Bupati Muda Berlakukan Pagu Indikatif di Kecamatan Kakap

Selama lima tahun ke depan kita sudah punya pandangan dan harapan akan titik yang akan dikejar," katanya.

Bupati Muda Berlakukan Pagu Indikatif di Kecamatan Kakap
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Try Juliansyah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, TRIBUN - Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan menggulirkan kebijakan terobosan berupa Pagu Indikatif Kecamatan (PIK).

Kebijakan ini adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD yang penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme partisipatif melalui Musrenbang Kecamatan dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program.

"Besaran alokasi pagu indikatif dimaksud berdasarkan pertimbangan luas wilayah, jumlah penduduk, dan progresivitas pembangunan pembangunan pada masing-masing desa,” ujar Bupati usai kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Kecamatan Sungai Kakap , Aula Kantor Camat Sungai Kakap, Kamis (14/3/2019).

Peserta Musrenbang di kantor Desa Sungai Kakap, Selasa (22/1/2019).
Peserta Musrenbang di kantor Desa Sungai Kakap, Selasa (22/1/2019). (TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA)

Karena itu, Muda meminta kecamatan untuk cermat dalam melakukan verifikasi terhadap program dan kegiatan yang diusulkan oleh desa-desa berdasarkan prioritas dan pagu indikatif tersebut.

"Pagu Indikatif Kecamatan Sungai Kakap guna mengakomodasi usulan program dan kegiatan prioritasnya desa-desa pada Musrenbang RKPD Kabupaten Kubu Raya tahun 2020 adalah Rp 6,5 miliar," ungkapnya.

Musrenbang, merupakan agenda untuk mengakomodasi apa-apa yang sudah disepakati sebagai prioritas di dalam musrenbang desa untuk diangkat menjadi kesepakatan di dalam musrenbang kecamatan dan seterusnya sampai tingkat kabupaten. Tentunya nantinya akan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD.

"Selama lima tahun ke depan kita sudah punya pandangan dan harapan akan titik yang akan dikejar," katanya.

Menurut Muda, sektor-sektor yang akan disasar mulai dari pelayanan dasar, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga sumber-sumber ekonomi masyarakat seperti pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, dan usaha ekonomi kreatif. Mencakup pula sektor pariwisata dan sosial budaya di masyarakat.

"Dari lima tahun itu pertahunnya kita tentu mengukur melalui RKPD dan di situlah yang akan menjadi penuangan daripada kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan dari musrenbang desa bottom up ke kecamatan dan seterusnya sampai kabupaten dan selanjutnya," lanjutnya.

Musrenbang, juga menurutnya merupakan upaya menata Kubu Raya agar pemerintahan yang ada berjalan efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Hal itu, menurut dia, dimulai dari sistem perencanaan yang menjamin apa-apa yang menjadi harapan masyarakat di seluruh sektor dapat terwujud.

"Bisa ditentukan prioritasnya dengan baik, konsisten, dan maksimal serta sinergis dengan provinsi dan pusat," ungkapnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya, Usman mengatakan, usulan-usulan pembangunan merupakan usulan skala prioritas. Sehingga semua usulan dari masyarakat dapat diakomodasi di dalam APBD.

"Tentunya usulan dari masyarakat dapat diakomodasi di dalam APBD terlebih yang berkaitan dengan skala prioritas pembanguan," katanya.

Bahkan ia mengatakan akan segera memasukan pokok pikiran dari DPRD setelah melakukan reses. "Kemarin kami sudah menerima surat dari bupati yang agar sesegera mungkin memasukan pokok-pokok pikiran kita dari hasil reses, hasil silaturahmi, maupun hasil aspirasi masyarakat di lapangan," pungkasnya.

Penulis: Try Juliansyah
Editor: Didit Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved