Pembangunan Infrastruktur di Kalbar Diharap Forum Perbatasan Disertai Pembangunan SDM

Ketua Forum Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat Abelnus, mengapresiasi pembangunan infrastukrur oleh Presiden Joko Widodo

Pembangunan Infrastruktur di Kalbar Diharap Forum Perbatasan Disertai Pembangunan SDM
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ TITO RAMADHANI
Abelnus, Ketua Forum Perbatasan Provinsi Kalbar. 

Pembangunan Infrastruktur di Kalbar Diharap Forum Perbatasan Disertai Pembangunan SDM

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua Forum Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat Abelnus, mengapresiasi pembangunan infrastukrur oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla dalam memimpin Indonesia, namun hal tersebut diharapkannya dengan peningkatan SDM.

Seperti yang diketahui, Joko Widodo selama pemerintahnnya membangun Kalimantan Barat seperti pembangunan Jalan Paralel Perbatasan sepanjang 1.920 KM yang menghubungkan seluruh pulau Kalimantan.

Termasuk PLBN Aruk, PLBN Entikong dan PLBN Nanga Badau serta Infrastruktur penunjangnya.

Baca: BREAKING NEWS - Tatung Kenakan Baju Perang Mulai Beraksi

Baca: RAPI Singkawang Dukung Panitia Imlek dan Cap Go Meh Melalui Frekuensi Radio

Baca: Relasi Basis Komunitas Gelar Nobar Debat Kedua Pilpres 2019

"Kita patut memberikan apresiasi terhadap Kebijakan Presiden Ir Joko Widodo selama memimpin Indonesia 4 tahun terakhir ini sangat menyentuh kepentingan masyarakat secara luas," katanya, Minggu (17/02/2019).

Menurutnya, Presiden Joko Widodo telah mengaplikasikan teori Decision Making terhadap national interest untuk seluruh rakyat Indonesia

"Saya berharap jika pak Joko Widodo terpilih kembali, kedepan pak presiden mesti memprioritaskan penataan wilayah perbatasan, terutama persoalan SDM dan Pembebasan hutan kawasan yang selama ini menganjal masyarakat dan pembangunan di perbatasan Kalbar," harapnya.

Hal ini agar, kata dia, masyarakat diperbatasan tidak hanya jadi penonton.

"Jangan sampai Pembangunan yang megah di perbatasan, masyarakat setempat hanya menjadi penonton, pemerintah harus melakukan kebijakan alternatif," tukasnya.

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved