Ini Jawaban Prabowo Atas Tudiangan Jokowi yang Sebut Pesimitis dan Tak Paham Ekonomi Makro

Ia menyebut adanya kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disebabkan oleh praktik korupsi.

Prabowo mengatakan, kebocoran anggaran akibat korupsi mencapai hampir Rp 500 triliun.

Menurut Prabowo, kebocoran anggaran tersebut seharusnya bisa dihindari. Kemudian, anggaran tersebut dialihkan untuk membangun sektor industri dalam negeri.

Dengan demikian, pemerintah tak perlu lagi menerapkan kebijakan impor barang.

Prabowo meyakini tidak ada jalan lain untuk memperbaiki situasi Indonesia selain dengan memberantas korupsi di sektor pemerintahan.

"Kami yakin dan kami lihat bagaimana caranya agar kekayaan ini dimanfaatkan oleh seluruh rakyat. Caranya adalah untuk membangun pemerintah yang bersih dari korupsi. Tidak ada jalan," ujar dia.

Baca: Samsung Galaxy S10 Versi Murah Bocor, Berikut Spesifikasi

Paham Ekonomi Makro

Prabowo kemudian menjawab tudingan bahwa dirinya tidak paham soal ekonomi makro. Ia menegaskan bahwa dirinya memahami persoalan ekonomi yang tengah dialami bangsa Indonesia.

"Ada yang mengatakan Prabowo tidak mengerti ekonomi makro. Prabowo bisa baca angka dan angka-angkanya, semua tidak baik untuk bangsa kita sekarang," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, pembangunan Indonesia saat ini menuju ke arah yang keliru. Kekeliruan arah pembangunan itu disebabkan oleh para elite gagal dalam mengelola negara.

Ia mengatakan, persoalan utama Indonesia saat ini adalah kekayaan alam yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.

Banyak hasil pengelolan sumber daya alam nasional, kata Prabowo, justru banyak yang disimpan di luar negeri. Dengan demikian, sebagian besar masyarakat tidak dapat menikmatinya.

Prabowo mengklaim memiliki data-data yang menunjukkan permasalaham itu. Data-data tersebut ia paparkan dalam bukunya bertajuk 'Paradoks Indonesia'.

"Angka-angkanya menunjukkan apa yang saya sampaikan dan saya menulis dalam buku, dan sudah beredar," kata Prabowo.

Selain itu, ia juga menyebut adanya kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disebabkan oleh praktik korupsi.