KPU Tanggapi Caleg yang Tersandung Kasus Pidana

Menurur Tedi, setiap calon yang tersandung kasus pidana, apapun itu, termasuk pidana dalam pemilu, maka dinyatakan tidak memenuhi persyaratan

KPU Tanggapi Caleg yang Tersandung Kasus Pidana
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ NUR IMAM SATRIA
Ketua KPU Kabupaten Ketapang, Tedi Wahyudin. 

KPU Tanggapi Caleg yang Tersandung Kasus Pidana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Menanggapi adanya salah satu calon legislatif (caleg) yang tersandung kasus pidana, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ketapang angkat bicara.

Ketua KPU Ketapang, Tedi Wahyudin saat diwawancarai pada Rabu (16/01/2019) mengatakan, caleg tidak dapat dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT) selagi kasus yang dijalani caleg tersebut belum diputus oleh pengadilan atau belum memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht).

Baca: Polsek Menyuke Tingkatkan Patroli Dialogis, Inilah yang Dilakukan

Baca: Uskup Agus Rayakan Natal di Lapas Anak kelas II B Adisucipto

Tedi menjelaskan, terkait masalah calon tersandung kasus pidana, KPU RI mengeluarkan Surat Edaran nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 perihal calon tidak memenuhi syarat pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT). Di dalamnya, diatur terkait calon yang dianggap tidak memenuhi syarat setelah penetapan DCT, salah satunya tersandung kasus pidana.

Menurur Tedi, setiap calon yang tersandung kasus pidana, apapun itu, termasuk pidana dalam pemilu, maka dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan akan dicoret dari DCT. "Tapi, jika sudah ada keputusan pengadilan dan tidak ada upaya hukum lagi atau sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht)," jelas Tedi.

Baca: Polres Ketapang Raih Penilaian Terbaik Zona Integritas

Baca: Pemkab Ketapang Gelar Malam Ramah Tamah sambut Kunker Pangdam XII/Tpr di Ketapang

Selain calon tersandung kasus pidana, calon meninggal dunia, terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye di masa kampanye, terbukti melakukan pemalsuan dokumen syarat calon atau menggunakan dokumen palsu pada saat pencalonan dan diberhentikan atau mundur sebagai anggota parpol yang mengajukan, maka akan dicoret dari DCT jika memang belum pemungutan suara.

Sementara untuk calon yang tersandung kasus pidana, KPU harus memperoleh bukti berupa putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

"Calon boleh mengajukan banding hingga kasasi. KPU tetap menunggu keputusan inkracht-nya," ungkap Tedi kembali.

Lebih lanjut Tedi menjelaskan, jika ada kekuatan hukum tetap terhadap calon, pihaknya akan menyampaikan ke masing-masing TPS jika calon tersebut tidak lagi memenuhi syarat. Namun demikian, masyarakat bisa tetap memilih, tapi suara sah tidak menjadi milik calon, melainkan menjadi suara sah partai politik.

Jika calon bersangkutan mendapatkan suara terbanyak di dapilnya, sementara belum ada kekuatan hukum tetap, maka KPU tetap mengeluarkan SK calon yang bersangkutan duduk satu parlemen. Namun, setelah dilantik ada keputusan dari pengadilan dan inkracht, maka status yang bersangkutan dikembalikan kepada DPRD dan partai. Apakah DPRD dan partai berhak melantiknya atau tidak, itu menjadi wewenang mereka.

"Proses KPU hanya dari pencalonan, DCT dan kemudian meng-SK-kan. Setelah itu tidak ada lagi tanggung jawab KPU. KPU hanya mengantarkan dari pencalonan sampai rekapitulasi perolehan suara saja," paparnya.

"Untuk melantik atau tidaknya, dikembalikan ke DPRD dan partai. Seperti apa peraturannya. Apakah DPRD dan partai tetap memperbolehkan terpidana untuk tetap dilantik. Jika partai ingin mem-PAW, maka partai mengusulkan ke KPU untuk prosesnya," lanjutnya.

Pihaknya juga masih belum tahu apakah akan ada regulasi baru dari KPU RI terkait hal ini. "Tapi kita tidak tahu apakah akan ada surat edaran lagi menanggapi masalah seperti ini, tidak tahu lah. Tapi, pemahaman kami hari ini, bagi calon yang tersandung kasus pidana, kita tunggu hasil keputusan pengadilan. Kalau pengadilan memutuskan yang bersangkutan bersalah dan tidak ada upaya hukum lagi, maka nama calon akan dicoret jika pemilihan belum berlangsung," pungkas Tedi.

Penulis: Nur Imam Satria
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved