Isu KPK OTT Pejabat PUPR, DPR RI: Silahkan Saja

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Anggota DPR RI asal Kalbar, Syarif Abdullah Alqadrie mendukung langkah KPK yang informasinya melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada serorang pejabat PUPR di Kalbar.

OTT tersebut diketahui berdasarkan yang postingan berita oleh rri.co.id pada Minggu (06/01/2019) sekitar pukul 22.19.WIB.

Dikutip dari rri.co.id, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di salah satu hotel di Pontianak pada Sabtu malam (5/1) kemarin. 

Baca: Polisi Ungkap Pria R Penyewa Vanessa Angel Miliki Banyak Usaha, Usianya Hampir Setengah Abad

Baca: Jelang Pemilu 2019, Bupati Nasir Ingatkan ASN Jaga Netralitas

Informasi yang beredar, dua orang ditangkap dalam operasi itu, yakni seorang kontraktor berinisial R dan seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Kalimantan 1 Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berkantor di Jalan Subarkah, Kecamatan Pontianak Selatan. 

Kabar penangkapan itu pun dibenarkan oleh sumber RRI Pontianak yang dapat dipercaya, jika KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap kontraktor dan oknum PPK yang diduga menyerahkan uang komitmen untuk pengurusan proyek-proyek tertentu. 

Sebelumnya, informasi yang beredar di kalangan wartawan, OTT itu berkaitan dengan pembangunan duplikat Jembatan Landak. 

Kontraktor dan tim TP4D dikabarkan terjaring OTT KPK. Namun, kabar itu ternyata tidak benar. Pihak kejaksaan memastikan tidak ada tim atau jaksa mereka yang tertangkap. 

Isu OTT pun terus berkembang di kalangan jurnalis di Pontianak, dan informasi terakhir, OTT tersebut  dilakukan KPK dengan menangkap dua orang, seorang kontraktor dan oknum PPK. 

Baca: Ramalan Zodiak Senin 7 Januari 2019, Gemini Bawa Masa Depan Cerah

Baca: Resep Sambal Bawang, Perpaduan Rasa Pedas dengan Sensasi Manis

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPR RI asal Kalbar Sy Abdullah Alqadrie pun mengaku jika belum mengetahui.

"Tidak tau saya, kalau ada penyimpangan tindak saja, silahkan saja, saya tidak ada masalah," katanya, Minggu (06/01/2019) kemarin saat dihubungi Tribunpontianak.co.id.

Padahal, kata dia, ia telah ikut memperjuangkan pembangunan yang ada di Kalbar, mestinya dapat dinikmati oleh masyarakat.

"Karena saya ikut memperjuangkan itu, artinya ya bagaimanapun itu harus bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak," ujarnya.