Kuasai Freeport 51,2 %, Mahfud: Pemerintah SBY Upaya Tapi Gagal, Jokowi Kesulitan Tapi Berhasil

"Dgn sistem KK, maka utk mengubah perjanjian hrs diubah dgn perjanjian baru dlm posisi yang sejajar antara Pemerintah dan Freeport. Tp ini bermasalah krn, entah apa logikanya, ada materi yg disetujui oleh Pemerintah dgn pengetahuan DPR yg menguntungkan Freeport,". 

Baca: Kebakaran Hebat di Jl Mahakam, Saksi Mata Sebut Api Berasal Dari Toko Pancing

"Dgn sistem KK, Freeport selalu menolak utk divestasi saham 51% utk Indonesia. Sulitnya, Pemerintah dgn sepengtahuan DPR dlm perjanjian bhw jika masa kontrak habis Freeport dpt minta perpanjangan 2X10 thn dan pemerintah Indonesia tdk menghalangi tanpa alasan rasional,".

"Krn sistemnya adl kontrak karya yg sah, maka Freeport selalu mengancam akan membawa ke arbitrasi internasional jika dipaksa mendivestasikan sahamn 51% kpd Indonesia. Meski bs dihadapi tpi tetap tdk ada jaminan menang bg Indonesia jika diarbitrasikan, krn ini perdata,".

"Pd 2009, Indonesia mengundangkan UU No. 4 Thn 2009 yg isinya mengubah bentuk KK menjadi bentuk izin usaha. Freeport tdk bisa lagi disejajarkan dgn Pemerintah. Kontrak Freeport hrs dilakukan dgn badan usaha yg berbisnis dlm lapangan perdata atas izin Pemerintah kita,".

"Stlh keluar UU No. 4 Thn 2009 Freeport msh ngotot ingin mempertahankan posisi kontraknya. Pemerintahan SBY sdh melakukan upaya2 tp gagal, selalu diancam akan diarbitasikan. Awalnya Pemerintahan Jkw pun kesulitan jg, tp akhirnya bs selesai: 51% saham kita miliki,".

Penjelasan Mahfud dalam akun twitternya lantas mendapatkan respon dari Pakar Ekonomi dan Politikus Indonesia yang pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Rizal Ramli.  

"Sahabat sayanPak @mohmahfudmd hanya lihat dari luar dan secara normatif. Kontrak Kedua Freeport 1991 cacat hukum, krn ada penyogokan thd Mentri Pertambangan Indonesia," cuit Rizal Ramli lewat akun twitternya @RizalRamli.

Pendapat Rizal Ramli ini lantas disambut Mahfud MD.

"Sahabat sy Pak RR betul, sy berbicara normanya. Krn disitulah simpul problemnya. Tp Pak RR kan pernah di posisi penting. Kalau tahu ada cacat hukum atau penyogokan saat itu, mengapa saat Anda jd menkeu tak anda selesaikan? Jawabannya, tentu, krn masalahnya tak semudah itu,".

Rizal Ramli kembali membalas dan mengungkapkan praktik sogok di Freeport. 

"Sahabat saya Pak @mohmahfudmd mungkin lupa 3 bulan kemudian Gus Dur diganti. CEO James Moffett sudah ngaku salah, makanya bersedia bayar $5M daripada masuk penjara krn menyogok pejabat RI,".

Mahfud kembali memberikan pendapatnya.

"Kalau begitu faktanya berarti benar, masalah Freeport hrs dilakukan dgn nego utk kontrak baru spt divestasi. Soal pengakuan James Moffett itu soal terpisah krn skrang sdh lewat dari 18 tahun. Pak RR, nect week kita atur lunch atau dinner lagi ya. Kangen berdiskusi lagi,". (*)