Citizen Reporter

Bonus Demografi dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Kalimantan Barat

Emi menjelaskan secara umum para ahli berpendapat bahwa Bonus Demografi terjadi pada saat rasio ketergantungan dibawah 50.

Penulis: Ramadhan | Editor: Dhita Mutiasari
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ISTIMEWA
Emi Lianti, Mahasiswi IAIN Pontianak. 

Emi menambahkan mensederhanakan birokrasi untuk memperbaiki iklim investasi agar tercipta kesempatan kerja. Mendesain kebijakan agar masyarakat ikut terlibat dalam peningkatan kualitas SDM Dengan desain kebijakan untuk memanfaatkan penurunan beban ketergantungan dengan mengalihkan anggaran pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pelatihan, serta memperbaiki manajemen pengelolaan keuangan daerah.

"Merumuskan Grand Desain Ketenagakerjaan: pemetaan potensi kesempatan kerja di tiap daerah untuk menjaga ketersediaan lapangan kerja, pemetaan tenaga kerja terkait keanekaragaman jenis pekerjaan maupun kompetensinya untuk mengetahui kebutuhan jenis dan kualifikasi pendidikan dan pelatihan, pemetaan kebutuhan investasi padat karya yang spesifikasi tenaga kerjanya disesuaikan dengan tingkat pendidikan rata-rata masyarakat," kata Emi.

Serta membangun jiwa kewirausahaan dan ekonomi kreatif pada generasi muda berdasarkan potensi unggulan tiap-tiap daerah sehingga mereka mampu menciptakan lapangan kerja sendiri.

Sedangkan Rekomendasi  kebijakan bagi pemerintah pusat untuk menghadapi momentum bonus demografi yaitu dengan peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) KB, Penyediaan DAK yang secara khusus digunakan untuk memperpanjang usia produktif (teknologi kesehatan) dan menyediakan pelatihan bagi tenaga kerja lanjut usia. 

Emi juga mengatakan Dana Dekon TP diarahkan untuk mengisi kekurangan Dana Alokasi Umum (DAU) dan DAK, khususnya untuk mempercepat penurunan angka kelahiran, meningkatkan pelayanan Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan fasilitas sosial lain bagi penduduk non produktif. 

Lanjutnya, Kebutuhan fiskal dalam Formula DAU harus mempertimbangkan angka rasio ketergantungan, daerah yang memiliki rasio ketergantungan tinggi HARUS dihitung oleh formula DAU sebagai daerah yang memiliki kebutuhan fiskal tinggi. 

"Jika pada waktu bersamaan daerah itu memiliki kapasitas fiskal rendah, maka daerah tersebut akan memperoleh alokasi DAU lebih besar," tutupnya.

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved