Wacana Pemerintah Listriki Daerah Terpencil, Jeno Upayakan Kalbar Prioritas

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Persero melakukan penandatangan Nota Kesepahaman dengan Clean Power Indonesia (CPI) dalam melakukan penjajakan terkait replikasi model kelistrikan off-grid yang dikembangkan oleh CPI untuk mensinergikan pembangkitan listrik energi biomassa dengan restorasi lahan hutan yang non produktif terdegradasi.

Selain itu, PT Persero juga menandatangani Nota Kesepahaman dengan ENGIE, sebuah perusahaan energi dan layanan global. Tiga fokus ENGIE yaitu dekarbonisasi, desentralisasi dan digitalisasi bauran energi.

Baca: Disperindagnaker Mempawah Tegaskan Pengusaha Tetapkan UMR Sesuai Ketentuan

Baca: November Ini, Cadangan Devisa Meningkat

ENGIE berkomitmen untuk bersama-sama berinovasi dan mengembangkan solusi energi termasuk tenaga surya, panas bumi, angin, biomasa, gas dan pembangkit listrik terdesentralisasi.

PT PLN (Persero) dan Global Green Growth Institute (GGGI) juga mengumumkan rencana kerjasama dalam melakukan studi kelayakan untuk melistriki daerah-daerah terpencil di Kalimantan pada khususnya dan
daerah pelosok di Indonesia pada umumnya.

Anggota Komisi XI DPR RI, Michael Jeno mengatakan listrik off grid merupakan listrik skala kecil 0,5 MW yang potensi untuk di implementasikan di daerah terpencil. Terkait kerjasama PLN dan GGGI Jeno mengatakan meski rencananya untuk menerangi daerah Kalimantan namun belum dipastikan daerah 3T yang akan diprioritaskan.

Namun ia berupaya Kalbar mendapat jatah dari proyek tersebut. "Listrik off grid memanfaatkan energi bio massa yang di hasilkan dari penanaman di lahan-lahan hutan non produtif melalui program restorasi lahan hutan. Off grid juga berarti di luar jaringan PLN karena ini di implementasi kan untuk wilayah 3T, terpencil, terluar, kepulauan yang mungkin saja belum ada jaringan PLN. nah untuk kerjasama PLN dan GGGI, saya upayakan (Kalbar)," ujar Jeno, Minggu (9/12/2018).

SMI juga menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah koordinasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) - dengan para mitra dari
Badan Usaha swasta dalam memanfaatkan platform terintegrasi SDG Indonesia One.

SDG Indonesia One merupakan platform kerjasama terintegrasi yang menerapkan strategi inovatif berupa skema blended finance untuk mempercepat pencapaian SDGs. Platform ini melibatkan seluruh stakeholders di berbagai sektor, termasuk non-state actors mulai dari investor, donor dan filantropis untuk mendukung serta membiayai pembangunan infrastruktur yang berorientasi terhadap SDGs.

Saat ini SDG Indonesia One telah menerima dukungan komitmen senilai 2,34 miliar dolar AS yang terdiri dari Development Facilities senilai 43 juta dolar AS, De-Risking Facilities senilai 1,9 miliar dolar AS, Financing Facilities senilai 318,7 dolarAS serta Equity Fund senilai 64,3 juta dolar AS.

Platform terintegrasi SDG Indonesia One akan membantu Indonesia dalam beberapa cara seperti memobilisasi investasi swasta untuk mengatasi isu-isu pembangunan seperti kemiskinan, perubahan iklim dan infrastruktur.

Selain itu juga meningkatkan akses kepada   sumber pembiayaan untuk mendanai proyek-proyek pembangunan, dan mengurangi beban fiskal untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur.

Selain itu, platform SDG  Indonesia One juga diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan investor, donor dan filantropis dalam memperoleh manfaat berupa dampak sosial-ekonomi yang dihasilkan dari pengerjaan proyek-proyek terkait SDGs.

Kerjasama dalam platform terintegrasi SDG Indonesia One ini merupakan wujud kerjasama strategis dan cerminan dari kepercayaan para mitra (lembaga bilateral, multilateral dan lembaga filantropi) terhadap PT SMI.

Kepercayaan internasional juga tercermin dari pencapaian PT SMI sebagai lembaga terakreditasi pertama di Asia Tenggara untuk mengakses dana Green Climate Fund (GCF) guna mengembangkan infrastruktur di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Jeno mengatakan latar belakang SDG adalah untuk mengatasi Kemiskinan, kesenjangan dan perubahan iklim dalam bentuk nyata. SDG berfungsi menyeimbangkan, dimana tiga dimensi pembangunan ekonomi environmental sosial yang dituangkan dalam 17 Tujuan dan 169 target sampai dengan 2030.

Ketika Jokowi-JK terpilih pada 2014, Visi Misi dan program kerjanya yaitu nawacita kemudian di terjemahkan ke dalam RPJM yang sudah di sinkronisasikan SDG.

"Hal ini diperkuat dengan Perpres no 59 tahun 2017. Dalam perpres tersebut juga di tetapkan peran Bappenas sebagai koordinator implementasi SDG dibtingkat nasional yg kemudian harus di jabarkan (cascade down) ke daerah," ujarnya.

Parlemen kata Jeno mendukung langkah pemerintah Jokowi-JK dalam implementasi SDG ini dalam bentuk anggaran, pengawasan dan penyusunan legislasi yang bisa mendorong implementasi SDG.