Tanggapi Pertanyaan Fraksi, Ini Jawaban Wabup Aloysius
pemda akan mengindentifikasi objek-objek wisata yang berpotensi dan lebih optimal dikembangkan langsung oleh pemerintah desa melalui BUMDes.
Penulis: Rivaldi Ade Musliadi | Editor: Jamadin
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rivaldi Ade Musliadi
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU - Wakil Bupati Sekadau, Aloysius mengapresiasi pemandangan umum yang telah disampaikan fraksi-fraksi di DPRD. Hal itu disampaikannya dalam penjelasan pemerintah daerah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sekadau terhadap nota pengantar rancangan peraturan daerah (Raperda) APBD tahun anggaran 2019, dalam paripurna yang digelar, Rabu (21/11).
“Pertanyaan, saran dan masukan yang pada hakekatnya merupakan suatu proses dalam rangka menjadikan Raperda APBD tahun 2019menjadi lebih baikd an terfokus dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan pembangunan di Kabupaten Sekadau,” ujarnya.
Aloy mengatakan, pemerintah daerah sependapat bahwa dalam penyusunan raperda APBD tahun anggaran 2019 harus memperhatikan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan.
Hal itu juga berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2019 dan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran tahun 2019 serta petunjuk teknis sesuai Permendagri Nomor 38 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019.
Baca: Persiapan Jelang Pemilu 2019, Ini Yang Dilakukan KPU Ketapang
“Dalam penyusunan anggaran belanja daerah tahun ini dihadapkan pada kondisi adanya penurunan alokasi pendapatan transfer yang berdampak pada penyesuaian alokasi belanja,” ucapnya.
Namun, kata Aloy, hal itu tetap berada dalam koridor program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RKPD. Ia mengatakan, kondisi itu perlu semangat dukungan dari DPRD Kabupaten Sekadau. Sehingga, diharapkan proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dapat dilaksanakan dengan baik.
“Terkait penurunan pendapatan pada RAPBD tahun 2019 daerah bila dibandingkan dengan APBD tahun 2018 berasal dari dana transfer pusat antara lain dana alokasi khusus dan dana insentif daerah yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat dalam penentuan besaran alokasi ke daerah,” jelas Aloy.
Baca: Jerry: Kejari Terus Lakukan TP4D Terhadap Pemkot Singkawang
Terkait pertanyaan fraksi-fraksi DPRD, Aloy menjelaskan, pada bidang pendidikan ada beberapa faktor yang menjadikan proses belajar mengajar belum optimal. Pemda, kata dia, dihadapkan pada kondisi kualitas guru yang belum sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, rasio guru belum sesuai dengan rombongan belajar, penempatan guru yang belum merata serta sarana dan prasarana sekolah yang masih belum memadai.
Pada bidang kesehatan, kata Aloy, pemda terus dan secara berkelanjutan berupaya mencegah penyebaran demam berdarah dengue (DBD)melalui program abatisasi, fogging serta memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam meningkatkan pola hidup sehat.
“Mengenai langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, yaitu meningkatkan pengawasan pekerjana baik dari segi kualitas, kuantitas berdasarkan berdasarkan rencana anggaran biaya (RAB),” ungkapnya.
“Memaksimalkan fungsi konsultasi supervisi melakukan uji laboratorium terhadap hasil pekerjaan infrastruktur yang telah dibangun. Mengevaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan infrastruktur sehingga dapat ditingkatkan untuk masa mendatang,” timpal Aloy.
Aloy mengatakan, dibidang perpajakan dalam pelaksanaan penerimaan BPHTB yang perlu pengawasan secara ketat mengingat rawan penyimpangan terhadap hal tersebut. Pemda, kata dia, telah melaksanakannya secara optimal dengan berpedoman pada standar operasional prosedur (SOP) dalam penerbitan surat setoran pajak daerah (SSPD) BPHTB, verifikasi kelengkapan dokumen dan kebenaran data objek pajak secara riil sesuai NJOP dan pelaksanaan pembayaran yang langsung pada Bank Persepsi sebagai dsar dalam penerbitan surat tanda setoran (STS) BPHTB.
Sedangkan, pada dibidang perdagangan, usaha mikro dan perkoperasian mengenai pembinaan terhadap organisasi dan pengusaha kecil untuk mencapai visi dan misi bupati, yaitu melalui sosialisasi pelatihan dan penyuluhan terhadap pelaku industri kecil, pedagang kaki lima dan asongan serta koperasi dalam peningkatan berusaha.
“Kemudian ikut serta dalam pameran-pameran untuk memasarkan hasil kerajinan rakyat serta melakukan pengawasan dan inspeksi dalam peredaran barang yang beradar di Kabupaten Sekada,” bebernya.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pontianak/foto/bank/originals/aloysius-apresiasi.jpg)