Penurunan Harga Bahan Makanan Dorong Deflasi di Kalbar

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Kalbar merilis tekanan harga Provinsi Kalimantan Barat 2018 tetap terkendali.

Menurunnya harga komoditas bahan makanan mendorong kembali terjadinya deflasi di Kalbar pada Oktober.

Baca: Masih Syok! Bongsi Buka Suara Soal Kematian Cucunya Ajun

Baca: Sekda: Pembangunan Jalan Perawas Prioritas Pemkab dan Pemerintah Provinsi

BPS Provinsi Kalbar mencatat pada Oktober 2018 mengalami deflasi yang didorong oleh turunnya harga sebagian besar komoditas bahan pangan. Asisten Direktur KPw Bank Indonesia, Adhinanto Cahyono mengatakan deflasi IHK Provinsi Kalbar pada Oktober 2018 tercatat sebesar -0,36% (mtm) atau 2,80% year-on-year.

Secara bulanan deflasi IHK yang terjadi di Provinsi Kalbar sebesar -0,36% mtm berlawanan arah dengan nasional yang tercatat mengalami inflasi IHK sebesar 0,28% sementara itu secara tahunan inflasi ihk Provinsi Kalbar sebesar 2,80% juga lebih rendah dibandingkan dengan inflasi IHK nasional yang tercatat sebesar 3,17 persen (year on year).

Penurunan harga bahan makanan menurut BI berdasarkan data BPS terjadi seiring dengan bertambahnya pasokan di tengah permintaan yang relatif stabil. Adapun turunnya harga komoditas bahan pangan terutama disumbang oleh ikan tongkol, kangkung, kacang panjang dan udang basah.

Turunnya harga ikan tongkol katanya merupakan dampak dari mekanisme pasar akibat peralihan preferensi konsumen kepada ikan kakap merah. Turunnya harga ikan kakap merah yang selama ini harganya relatif lebih mahal dari ikan tongkol mendorong masyarakat untuk lebih memilih mengkonsumsi ikan kakap merah dibandingkan dengan ikan tongkol.

Adapun penurunan harga kangkung disebabkan oleh berlimpahnya pasokan yang didorong oleh produksi yang meningkat memasuki musim penghujan. Ke depan tekanan harga diperkirakan kembali terjadi, namun pada tingkat yang terbatas terutama dengan memperhatikan kemungkinan dari dampak lanjutan multiplier effect kenaikan harga BBM non subsidi.

"Selain itu terdapat beberapa risiko inflasi yang perlu diperhatikan yaitu penyesuaian harga komoditas administered price lain sering masih berfluaktuasinya harga minyak dunia dan anomali cuaca yang dapat mengganggu distribusi pasokan bahan pangan. Dalam rangka pengendalian inflasi tim pengendalian inflasi daerah TPID Provinsi Kalbar akan terus memperkuat koordinasi kebijakan," ujarnya.