Perumahan PNS di Kecamatan Batang Lupar Rusak Parah Tak Dihuni

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Sahirul Hakim

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Perumahan khusus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari proyek Kementrian Perumahan Rakyat tahun 2012 di Desa Sepandan Kecamatan Batang Lupar, kini terlihat bangunan rumah khusus PNS ini sudah banyak yang rusak, parahnya lagi rumah tersebut tidak terawat dan dipenuhi semak belukar. 

Seorang Warga Desa Sepandan Jafari menyatakan, lokasi rumah tersebut jauh dari permukiman warga dan tidak ada yang menempatinya.

Selain itu lokasinya berada dalam semak belukar.

"Karena jauh dari rumah warga, bangunan rumah ini sering dijadikan tempat mesum. Kami pun susah mengawasinya," ujarnya kepada wartawan, Senin (29/10/2018).

Baca: Anggota Polsek Mandor Lakukan Sambang Dua Desa Pada Malam Hari, Ini Tujuannya

Jafar mengaku dirinya sempat terlibat dalam pembangunan rumah tersebut. Menurutnya pembangunan rumah di Sepandan dilakukan pada tahun 2012 dan hanya 50 unit saja pembangunannya. "Tujuh bulan saja kami bekerja untuk pembangunan itu, lalu ada masalah dengan  kontraktornya," ucapnya.

Kondisi rumah tersebut kata Jafar sudah mulai rusak, kaca banyak yang pecah dan deknya bangunan juga sudah banyak jebol. Bangunan tersebut rusak, karena tidak ada yang menempatinya, sementara yang hanya boleh tinggal dirumah tersebut PNS saja.

"Sebenaranya kalau tidak ada yang mau menempati biar masyarakat sajalah yang tinggal disana. Dari pada tidak terawat seperti ini," ungkapnya. 

Sementara itu, Camat Batang Lupar Rusdy Hartono menjelaskan pembangunan rumah tersebut sangat tidak layak karena dinding bangunannya dari GRC, belum lagi kayu dirumah tersebut banyak yang sudah lapuk.

"Sudah beberapa kali perwakilan dari Kemenpera datang kesaya, katanya untuk melakukan revitalisasi terhadap rumah tersebut, tapi hingga hari ini belum ada realisasinya,” ujarnya. 

Rusdi menyatakan, rumah yang dibangun tersebut  bagaimana bisa ditempati karena fasilitas listrik dan air saja tidak ada, belum lagi hingga hari ini belum ada penyerahan rumah tersebut dari Kemenpera ke Pemerintah Daerah, sehingga PNS di wilayahnya pun tak bisa menempatinya.

"Kalau rumah itu sudah diserahkan ke Pemda, saya yakin akan ada orang yang mau menempatinya," ungkapnya.