Yusid Toyib: Bangun Infrastruktur Pemerintah Perlu Peran Swasta

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua Umum Himpunan Ahli Kontrak Konstruksi Indonesia (HAKKI), Ir Yusid Toyib mengatakan berapa tahun terakhir kondisi infrastruktur di Kota Pontianak mengalami perkembangan luar biasa.

Meski diakuinya kondisi infrastruktur di Kota Pontianak masih jauh dibandingkan pulau Jawa.

Infrastruktur kata Yusid memegang peranan penting agar Kalimantan Barat mampu berkompetisi dengan daerah lain. Yusid dalam bincang bersama media di Kota Pontianak, Minggu (14/10/2018) mengungkapkan beberapa pembangunan yang memungkinkan di Kalbar serta pentingnya peran swasta dalam pembangunan daerah.

"Untuk memacu peningkatan infrastruktur, tidak melulu harus mengandalkan APBN dan APBD.

Banyak skema kerjasama dengan investor yang bisa dilakukan terlebih pemerintah memberikan angin segar kepada swasta untuk membangun infrastruktur di Indonesia lewat skema pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)," ungkap mantan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR.

Baca: Banjir Merendam Sejumlah Pemukiman Warga di Jalan Cabang Kiri Kabupaten Kubu Raya

Kerjasama dengan investor menurutnya perlu dilakukan untuk mempercepat pembangunan. Pemerintah kata Yusid wajib menentukan arah proyek sehingga tidak ditekan oleh swasta. Saat menjabat Dirjen, diakuinya ia mencetuskan kerjasama yang tidak memberatkan masyarakat. Salah satunya adalah pembangunan mega proyek Jembatan Suramadu yang menggandeng Tiongkok, dengan pembiayaan jangka panjang dan ringan.

Kerjasama seperti ini biasanya memakan waktu 20-30 tahun sehingga meringankan. Disatu sisi masyarakat yang melewati jembatan hanya membayar retribusi yang nilainya kecil, untuk biaya operasional dan pemeliharaan jembatan.

"Konsep seperti ini bisa diterapkan di Kalbar. Jika swasta keberatan pemerintah ambil bagian, itu namanya kerjasama antara pemerintah dan swasta. Misalnya dalam 20 tahun pihak swasta balik modal, kembali ke pemerintah sehingga daerah tidak kehilangan aset," ujarnya.

Namun dalam berinvestasi pihak swasta kata dia pasti mempertimbangkan untung-rugi berinvestasi di sektor infrastruktur Kalbar.

Salah satu alasannya karena Kalbar memiliki wilayah yang sangat luas, namun jumlah penduduknya sedikit. Sehingga beberapa pembangunan seperti jalan tol agak berat dilakukan. Ia memaparkan yang memungkinkan dikerjasamakan adalah prasarana air bersih.

Baca: Detik-detik Kecelakaan Minibus Tertabrak Angkot di Simpang Imigrasi Singkawang, Ini Videonya!

"Swasta bisa diajak membangun sumur pengeboran air permukaan dan perangkat penyulingan. Saya sudah hitung, hanya perlu dana Rp350 juta dan tanah ukuran 20 meter persegi. Airnya bisa untuk kebutuhan minimal 200 rumah tangga. Nanti pengelola bisa menarik tagihan bulanan sesuai dengan tarif yang ditetapkan Pemda," jelasnya.

Investasi dalam rangka panjang, kata Yusid diperlukan komitmen pemerintah. "Kepastian hukum sangat diperlukan, bentuknya harus dalam undang-undang
untuk jalan tol agak berat, memungkinkan tapi kedepannya. Untuk rel kereta api, lebih masuk akal karena bisa mengangkut komoditas dan orang
Contoh lain adalah soal kelistrikan. Kalbar punya sumber daya melimpah untuk pembangkit misalnya di Serimbu, Landak. Investor bisa diajak membangun PLTH. Cukup untuk kebutuhan listrik di beberapa desa di sana," ungkapnya.

Saat ini Kalbar masih mengimpor listrik dari Malaysia, padahal menurut Yusid ada banyak potensi lokal yang bisa dimanfaatkan.

"Kita bisa gandeng investor dengan skema yang tidak memberatkan APBN/APBD. Hanya perlu komitmen pemerintah sangat penting dalam skema seperti ini dalam bentuk UU. Pasalnya investor sangat bergantung terhadap perkiraan waktu dan keuntungan sehingga kepastian hukum menjadi hal mutlak," ujarnya.