Pro-Kontra DPRD Kalbar Pada Wacana Pembangunan 12 Lantai Gedung RSUD dr Soedarso Pontianak

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Wacana Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji untuk merenovasi ulang Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soedarso Pontianak melalui pembangunan fisik gedung berlantai 12 dengan fasilitas lengkap dan pelayanan memadai pada tahun 2019 mendatang masih menjadi pro dan kontra anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat.

Anggota Komisi V DPRD Kalbar Fraksi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Mustaan menegaskan dirinya mendukung penuh pembangunan fisik gedung RSUD dr Soedarso Pontianak menjadi 12 lantai.

Baca: Tinjau RSUD dr Soedarso, Simak Harapan Irjen Kemenkes RI dan Gubernur Kalbar

Baca: Dorong Sutarmidji Sudahi Polemik dengan Sekda, Suriansyah: Ada Usulan untuk Interpelasi Gubernur

Menurut dia, kesehatan menjadi tolak ukur perkembangan suatu daerah. Terlebih masalah kualitas kesehatan masih jadi problem di Kalbar.

“Pembangunan gedung RSUD dr Soedarso sebagai pilot project Pak Gubernur Kalbar Sutarmidji tetap harus kita dukung. Apapun kebijakan pemerintah yang pro rakyat, PKPI akan mendukung,” ungkapnya saat diwawancarai Tribun Pontianak di Kantor Sekretariat DPD PKPI Kalbar, Jalan Purnama, Kota Pontianak, Jumat (12/10/2018) sore.

Kendati demikian, ia menimpali jika kebijakan yang diambil tidak pro rakyat, maka PKPI tidak segan-segan menolaknya dengan dengan cara yang baik.

Ketua DPD PKPI Kalbar ini juga meyakini bahwa sebelum melontarkan wacana itu, tentunya sudah memikirkan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan RSUD dr Soedarso Pontianak

“Selain pembangunan fisik, tentu Pak Sutarmijdi sudah memikirkan fasilitas-fasilitas peralatannya untuk menopang pelayanan kesehatan kepada masyarakat, termasuk ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yakni tenaga medis,” terangnya.

Ia menimpali DPRD punya fungsi sebagai pengawasan. Masyarakat diminta untuk tidak sungkan melapor jika ada hal bersifat teknis yang meenjadi hambatan.

“Silahkan menyampaikan kepada wakil rakyat di semua tingkatan, karena memang semuanya harus balance dan menjadi penyeimbang. Kalau kami selaku legislatif selalu berusaha bagaimana menjadi penyeimbang bagi masyarakat,” katanya.

Mustaan mengakui adanya perbedaan pandangan dari anggota maupun fraksi legislatif merupakan hal lumrah. Ia memberikan tanggapan positif jika ada legislator yang fokus menitikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat daerah.

“Itu sama bagusnya. Jika pelayanan rumah sakit di daerah kita tingkatkan, lalu di tingkat provinsi juga bisa meningkatkan fasilitasnya,” imbuhnya.

Ia menambahkan saat ini masyarakat tinggal menunggu keahlian Sutarmidji dalam hal menggaet dana sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebab, realisasi bangunan RSUD dr Soedarso berlantai 12 bisa terwujud segera dengan bantuan dana pusat.

“Ini menyangkut kepiawaian kepala daerah untuk bagaimana caranya mendatangkan dana lebih besar dari pusat ke Kalbar, terutama dalam hal fasiitas kesehatan,” timpalnya.

Mustaan meyakini nantinya peningkatan pembangunan infrastruktur dan penambahan fasilitas RSUD dr Soedarso Pontianak akan berimplikasi terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang semakin baik. Ketersediana peralatan medis lengkap dan canggih misalnya, tentu membantu pelayanan kesehatan masyarakat agar tidak selalu berobat ke luar Kalbar atau luar negeri.

“Harapan wacana itu kan agar masyarakat tidak sedikit-sedikit pergi berobat ke Jakarta atau Malaysia. Kebanyakan kasus sekarang kan seperti itu. Ini kan jadi masalah. Saya pikir baik ketika pelayanan rumah sakit di kabupaten/kota mesti ditingkatkan. Lalu, tingkat provinsi juga harus ada RSUD bertipe A dengan infrastruktur memadai dan pelayanan kesehatan yang prima,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kalbar Tanto Yakobus menegaskan pihaknya keberatan terhadap wacana pembangunan fisik RSUD dr Soedarso Pontianak menjadi 12 lantai sesuai pidato perdana Gubernur Kalbar Sutarmidji yang dinyatakan di DPRD Kalbar pada 10 September lalu.

“Terhadap wacana itu, demokrat keberatan dengan pembangunan fisik, tapi Demokrat menekankan pada pembangunan pelayanan kesehatan prima bukan pada fisiknya,” ungkapnya.

Keberatan itu didasari atas pertimbangan bahwa bangunan fisik RSUD dr Soedarso saat ini dinilai sudah megah. Namun, buruknya pelayanan masih jadi pekerjaan rumah besar.

“Selama ini pelayanan dikeluhkan buruk dan sangat-sangat tidak memenuhi standar pelayanan rumah sakit dengan baik. RSUD dr Soedarso Pontianak itu tipenya juga bagus sudah tipe A, tapi pelayanan belum mencerminkan sesuai tipenya. Itu yang kami pertanyakan. Kami tekankan tak setuju pembangunan fisiknya, tapi pelayanannya,” tegasnya.

Tanto sapaannya menimpali, Fraksi Demokrat lebih menyarankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar membuat Rumah Sakit Rujukan provinsi di beberapa kabupaten atau kota di Kalbar. Misalnya untuk wilayah Sintang, Melawi, Kapuas Hulu dan Sekadau dibuat Rumah Sakit Rujukan Provinsi di Sintang dengan standar pelayanan prima.

“Kemudian untuk wilayah Ketapang, Kayong Utara dan sekitarnya, dibuat Rumah Sakit Rujukan di Ketapang. Jadi rumah sakit yang ada saat ini diambil alih atau ditingkatkan status rumah sakit menjadi rujukan. Untuk wilayah Sambas, Bengkayang dan Singkawang buat Rumah Sakit Rujukan di Singkawang,” paparnya.

Sedangkan RSUD dr Soedarso Pontianak menjadi Rumah Sakit Rujukan Induk. Penerapan sistem rumah sakit rujukan provinsi di kabupaten dan kota akan membuat pelayanan kesehatan lebih dekat ke masyarakat.

“Ibaratnya begini, masyarakat yang kondisinya kritis di daerah dan tidak bisa menjangkau RSUD dr Soedarso bisa dibawa dan mendapatkan pelayanan prima di rumah sakit rujukan daerah masing-masing,” imbuhnya.

Ia menambahkan percuma dan tidak ada nilai manfaatnya jika membangun rumah sakit 12 lantai namun pelayanan tetap buruk tanpa perubahan mendasar.

“Toh, Kota Pontianak ini sudah banyak rumah sakit besar. Mereka (masyarakat_red) lebih memiih rumah sakit yang pelayanannya prima. Mengapa mereka lebih memilih rumah sakit lebih mahal ? Karena ini menyangkut nyawa dan pelayanan terbaik. Bukan biaya murah tapi pelayanan buruk,” tandasnya.

Beberapa waktu lalu, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji ingin wujudkan obsesi menjadikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soedarso Pontianak sebagai role model atau contoh pengembangan pelayanan rumah sakit yang cepat dan transparansi dalam segala hal.

 Terlebih, RSUD dr Soedarso Pontianak telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) sebagai satu diantara dari 14 RSUD berstatus Rumah Sakit Rujukan Nasional seluruh Indonesia.

 “Kalau perlu ke depan harus dibangun sistem aplikasi agar masyarakat tahu, misalnya berapa kamar yang kosong. Sehingga kalau kondisi pasien darurat atau emergency langsung saja ke sini. Jangan lagi bawa sana-bawa sini karena penuh,” ungkapnya saat diwawancarai usai dampingi pejabat tinggi Kemenkes RI saat tinjau pelayanan dan kondisi bangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soedarso Pontianak di Jalan dr Soedarso Nomor 1, Kelurahan Bangka Belitung laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Jumat (5/10/2018).

 Ia juga menambahkan nantinya RSUD dr Soedarso harus terintegrasi dengan rumah sakit lain yang ada di Kalbar. Begitu juga rumah sakit satu dengan lainnya baik swasta maupun negeri harus terintegrasi guna memudahkan pelayanan bagi masyarakat.

 “Pemerintah Provinsi akan membuat semuanya,” katanya.

 Mantan Wali Kota Pontianak dua periode itu memberikan respon positif terhadap segala dukungan dari Pemerintah Pusat melalui Kemenkes RI kepada Pemprov Kalbar untuk pengembangan dan pembenahan RSUD dr Soedarso.

 “Kita tinggal membangun, menjaga dan meningkatkan integritas untuk manajemen dan para medis yang melayani pasien. Akreditasi itu penting untuk mencapai satu perbaikan yang cepat atau integritas yang baik,” jelasnya.

 Orang nomor satu di Bumi Tanjungpura itu menimpali akan lakukan renovasi terhadap segi fisik bangunan RSUD dr Soedarso.

Menurut dia, langkah ini harus dilakukan lantaran masih banyak bangunan masuk kategori sudah tua.

“Kita akan bangun semua,” imbuhnya.

Untuk mewujudkan efisiensi pelayanan para dokter, ia akan bangun dan meningkatkan gedung RSUD dr Soedarso menjadi sembilan bahkan dua belas lantai. Nantinya, konsep pelayanan akan diatur terpusat setiap lantai dengan kebijakan pengembangan bidang-bidang pelayanan.

“Daripada dokter harus berjalan dari satu lorong ke lorong lain yang banyak menghabiskan waktu dia. Lebih bagus sembilan atau dua belas lantai. Kita akan benahi semua sehingga dari sisi bangunannya harus nyaman. Kalau perlu rumah sakit tidak ada bau obat, terus punya kafe yang tidak kalah dengan kafe-kafe ternama, punya taman yang baik dan fasilitas representatif lainnya,” paparnya.

Disinggung terkait waktu realisasi program pembangunan RSUD dr Soedarso, Sutarmidji menimpali asalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalbar Tahun 2019 sudah disahkan maka ia langsung eksekusi.

“Asal APBD 2019 sudah disahkan, saya langsung tender. Saya maunya memang konsultan yang sudah pernah mengerjakan perencanaan rumah sakit. Jika ada penolakan dari beberapa dewan, saya yakin ndak lah nanti. Kalaupun ada yang nolak, nanti kan kita ekspos. Masyarakat kan bisa nilai nanti. Cuma hati-hati jak nanti ndak dipilh lagi same masyarakat baru tahu,” tegasnya.

Midji optimis program pengembangan RSUD dr Soedarso yang telah disusun dan direncanakannya bisa terwujud. Beberapa langkah untuk menunjang itu, terang dia, sudah dilakukannya ketika masih jabat Wali Kota Pontianak.

“Kawasan depan sudah kita bongkar. Depan itu nanti kite buat jalan. Jalan yang sekarang akan jadi halaman. Nanti, sisi kiri dan kanan parit akan kita turap beton tahun depan. Dari sisi tampilannya akan berubah drastis. Sudah saya siapkan. Sebelum saya mengakhiri tugas harus sudah selesai,” tandasnya.