Anggaran Distribusi Logistik Pemilu Terbatas, Pengamat: KPU RI Mesti Memetakan

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pengamat Politik Untan Dr. Jumadi, M.Si mengatakan problem klasik yang dihadapi oleh KPU, terkait soal anggaran distribusi logistik.

Sementara KPU RI untuk meanggarkan, yang namanya pileg dan pilres ialah APBN, terkadang memukul rata atau dianggarkan sama tidak melihat kondisi geografis antar daerah.

Standar misalnya pulau Jawa, yang medannya tentu berbeda dengan Kalimantan. Oleh karena itu kesulitan yang dialami KPU Kabupaten Kota seperti misalnya di Kayong Utara yang merupakan daerah kepulauan, yang dari satu ke pulau ke lainnya membutuhkan waktu tempuh lama serta biaya untuk membeli bahan bakar yang tidak murah, dan hal ini juga persis dengan di Bengkayang.

Baca: HIMAKEN Kendawangan Gelar Meet And Greet Mahasiswa Baru 2018

"Saya sering kali ditanya saat menjadi narasumber, satu diantara yang dikeluhkan KPU Kabupaten Kota yang medannya berbeda dengan Kota Pontianak misalnya di Kalbar, anggaran transportasinya sama, dan hal ini menjadi kesulitan," ujarnya.

KPU RI mestinya memetakan tingkat kesulitan medan, dan problem yang dihadapi. Jadi tidak cukup dengan dana atau anggaran yang dipukul rata dengan daerah yang aksesnya lebih mudah dan baik.

Pileg dan Pilres bersamaan inikan gawai nasional, dalam konteks itulah harusnya diperlukan peran Pemda untuk memfasilitasi terkait penggunaan kendaraan, atau mensupport keterbatasan anggaran dari KPU, walau memang ditingkat daerah punya keterbatasan anggaran.

Sebenarnya KPU Provinsi juga sering menyampaikan juga keluhan, karena setiap pilkada dan pemilu ada evaluasi, tapi memang terbentur soal pemetaan yang dilakukan oleh KPU RI tidak melihat tingkat kesulitan medannya.

"Menurut saya, karena ini gawai nasional, mau tidak mau mesti dilaksanakan dan tidak alasan misalnya karena anggaran terbatas lalu ditunda," tutur Jumadi.

Semestinya, jauh-jauh hari KPU RI beserta staf yang membuat perencanaan, mesti turun ke provinsi, semacam rakor membahas perencanaan anggaran, jadi tidak hanya dipusat sajanl dibahas, namun juga dipetakan disetiap provinsi, kalau tidak dilakukan demikian maka dari pemilu ke pemilu tidak ada perubahan.

Mudah-mudahan tentu dengan keterbatasan ini tidak mengurangi kualitas, dan saya yakin KPU tingkat Kabupaten Kota sudah biasa menghadapi, maka harus semangat walau memang tidak hanya bisa mengandalkan semangat, maka perlu support juga sehingga distribusi logistik dengan anggaran terbatas tidak jadi alasan pemilu kita tidak terlaksana dengan baik.