Pengamat Pendidikan Apresiasi Inovasi Desa Sakti, Ingatkan Pentingnya Implementasi Berbasis Data

Ringkasan Berita:

• Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah strategis dalam mendorong pembangunan pendidikan yang lebih inklusif di Kalimantan Barat. 
• Ia menilai, program ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa persoalan anak tidak sekolah (ATS) bukan sekadar isu individu, melainkan persoalan struktural yang memerlukan intervensi sistemik hingga ke tingkat desa.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pengamat pendidikan sekaligus Wakil Rektor II Universitas PGRI Pontianak, Suherdiyanto, memberikan apresiasi terhadap peluncuran inovasi Desa Sakti (Desa Bebas Anak Tidak Sekolah), yang diluncurkan secara simbolis oleh  Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, dirangkaikan dengan acara Musrembang Provinsi Kalbar Tahun 2027, Selasa 21 April 2026.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah strategis dalam mendorong pembangunan pendidikan yang lebih inklusif di Kalimantan Barat. 

Ia menilai, program ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa persoalan anak tidak sekolah (ATS) bukan sekadar isu individu, melainkan persoalan struktural yang memerlukan intervensi sistemik hingga ke tingkat desa.

“Pendekatan Desa Sakti sudah berada di jalur yang tepat karena menempatkan desa sebagai episentrum penyelesaian masalah pendidikan,” ujarnya.

Selama ini, lanjutnya, banyak program pendidikan masih bersifat top-down dan belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan di tingkat lokal. Faktor seperti kondisi ekonomi keluarga, akses geografis, budaya, hingga rendahnya literasi pendidikan orang tua menjadi tantangan yang harus dihadapi secara kontekstual.

Dengan menjadikan desa sebagai basis gerakan, program ini dinilai berpotensi lebih responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat. Namun demikian, Suherdiyanto mengingatkan agar program tersebut tidak berhenti pada tataran jargon kebijakan.

Baca juga: 40 Paket Soal Essay Ulangan Pendidikan Agama Islam Kelas 3 Semester 2 Lengkap Jawaban

Ia menekankan pentingnya akurasi data anak tidak sekolah sebagai fondasi utama. Tanpa data yang valid dan terbarukan, intervensi berisiko tidak tepat sasaran. 

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengintegrasikan data dari sekolah, desa, hingga dinas terkait dalam satu sistem terpadu.

Selain itu, pendekatan yang digunakan juga tidak boleh hanya bersifat administratif, seperti sekadar mengembalikan anak ke sekolah. Program harus mampu menjamin keberlanjutan pendidikan, mengingat masih banyak anak yang kembali putus sekolah akibat faktor ekonomi, jarak, maupun kurangnya dukungan keluarga.

“Perlu ada skema afirmasi seperti bantuan pendidikan, transportasi, hingga penguatan pendidikan nonformal,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menilai kolaborasi lintas sektor yang ditekankan gubernur harus diimplementasikan secara konkret. Dunia usaha diharapkan dapat berkontribusi melalui program CSR yang berfokus pada pendidikan desa. Sementara itu, perguruan tinggi dan organisasi profesi seperti PGRI dapat berperan dalam pendampingan serta penguatan kapasitas.

Ia juga menyoroti pentingnya perumusan indikator keberhasilan yang jelas dan terukur, tidak hanya dari penurunan angka ATS, tetapi juga peningkatan partisipasi sekolah, keberlanjutan pendidikan hingga jenjang lebih tinggi, serta kualitas pembelajaran di desa.

Dalam jangka panjang, jika dijalankan secara konsisten dan berbasis data, program Desa Sakti dinilai berpotensi menjadi model inovasi pendidikan berbasis desa yang dapat direplikasi di daerah lain.

“Keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari peluncurannya, tetapi dari sejauh mana mampu mengubah realitas, memastikan tidak ada lagi anak di desa yang kehilangan hak dasar untuk mendapatkan pendidikan,” tegasnya.

Ia pun berharap program ini mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah, khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana serta layanan dasar pendidikan di Kalimantan Barat. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!