Midji Tegaskan Pencopotan Jabatan M Zeet Assovie Berdasarkan UU ASN, Ini Penjelasannya

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menegaskan kebijakannya mencopot jabatan Sekretaris Daerah

Midji Tegaskan Pencopotan Jabatan M Zeet Assovie Berdasarkan UU ASN, Ini Penjelasannya
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIZKY PRABOWO RAHINO
Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji saat diwawancarai awak media di Pendopo Gubernur Kalbar, Minggu (30/9/2018) siang. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menegaskan kebijakannya usulkan pencopotan jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar dari M Zeet Hamdy Assovie berdasarkan pertimbangan atas peraturan perundang-undangan berlaku.

Menurut dia, kebijakannya memperpanjang masa jabatan Dr Syarif Kamaruzaman sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekda Kalbar merupakan hal tepat. Sebelumnya, Dr Syarif Kamaruzaman ditunjuk oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar saat itu yakni Dodi Riyadmadji untuk mengisi posisi M Zeet Hamdy Assovie yang menjalani cuti besar.

“Wartawan bisa buka Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 117 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN),” ungkapnya saat diwawancarai awak media di Pendopo Gubernur Kalbar, Minggu (30/9/2018) siang.

Baca: Eks Lapter Jadi Lokasi Favorit Warga Sintang Berolahraga dan Rekreasi Akhir Pekan

Mantan Wali Kota Pontianak dua periode itu menimpali pada UU itu, Pasal 117 ayat 1 menyebutkan bahwa jabatan pimpinan tinggi hanya dapat diduduki paling lama adalah lima tahun.

“Jabatan pimpinan tinggi itu seperti Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor atau Sekda hanya dapat diduduki paling lama lima tahun. Harusnya lewat dari 5 tahun itu, dia (M Zeet_red) tidak boleh jadi Sekda lagi. Sekarang diedah delapan tahun. Saye tak bilang yang tiga tahun itudie ilegal,” terangnya.

Midji sapaan akrabnya menambahkan Pasal 117 ayat 2 juga menyebutkan bahwa jabatan pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan berkordinasi dengan Komite Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Ketika die menduduki jabatan itu lebih dari lima tahun, tahun keenam pernah ndak PPK koordinasi dengan KASN. Itu sudah delapan tahun, harusnya KASN pun negur dia. Saye sudah cari barangnye (surat_red) tidak ada, persetujuan PPK tidak ada. Hasil koordinasi dengan KASN juga tidak ade,” terangnya dengan logat khas Melayu kental.

Terkait dengan prestasi kerja, ia menerangkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 merupakan parameter buruknya kinerja M Zeet Hamdy Assovie.

“Kalau bicara kinerja, kinerja apa ? APBD defisit 12 persen, sementara aturan cuma 3 persen. Kinerja apa yang mau kita nilai. Saya menilai kinerjanya jelek. Saya tidak memberhentikan yang bersangkutan (M Zeet_red). Yang bersangkutan memang sudah tidak mau jadi Sekda lagi. Kalau saya biarkan tetap menjabat, maka saya melanggar aturan,” imbuhnya.

Halaman
12
Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved