Kalbar Target Masuk 10 Besar Daya Saing di Indonesia, Meiran: Industri Digital Potensi Besar

Pihaknya kata Jeno mendorong Kementerian Keuangan terutama Direktorat Jenderal Pajak untuk segera mengeluarkan regulasi. Hanya saja sulit untuk mengukur pendapatan dari para pelaku industri digital. Pasalnya, sebagian pendapatan mereka berasal dari jasa yang nilainya tergantung tiap-tiap levelnya seperti youtuber.

Masayarakat Kalbar kata Jeno harus mempersiapkan diri terhadap disrupsi yang ditimbulkan oleh ekonomi digital. Kendati pengaruh teknologi komunikasi dan informasi masih belum merata di Kalbar, namun masyarakat perkotaan yang sudah seba online mulai merasakannya. 

Ia mengatakan di negara maju sudah terasa sekali karena masyarakatnya sudah serba online. "Di Pontianak juga sangat terasa. Ekonomi dunia saat ini berada pada fase transformasi bisnis yang cukup radikal. Transformasi ini mengarah pada teknologi yang membawa perubahan besar sehingga fenomena runtuhnya bisnis konvensional terjadi di dalam maupun luar negeri," ujarnya. 

Ia mengatakan banyak terjadi shifting (pergeseran) pola belanja dan jenis produk yang dibeli oleh masyarakat terutama di perkotaan. Salah satu dorongan shifting adalah teknologi, sehingga mengubah proses bisnis yang terjadi saat ini. Bahkan ekonomi digital cepat atau lambat akan menguasai sektor keuangan.

Tenaga teller perbankan misalnya kata Jeno, sudah diganti melalui sistem. Begitu juga dengan agen asuransi, agen properti dan para broker yang mulai digantikan oleh aplikasi online. Namun Jeno melihat, ekonomi akan menemukan keseimbangan barunya. Menurutnya akan banyak lapangan kerja yang dibutuhkan dalam kondisi ekonomi serba digital saat ini. 

"Masyarakat Kalbar harus mencari dan menyiapkan peluang tersebut. Ke depan akan dibutuhkan banyak desainer grafis, orang uang mengerti sistem informasi, dan hal-hal yang berhubungan dengan digital. Anak-anak muda kita harus diarahkan untuk tertarik dan terjun ke sana. Harapan kita berkembangnya perusahaan startup dapat memberik manfaat bagi pemasukan negara," harapnya.

Perbankan Wajib Salurkan 20 Kredit ke UMKM
Bank Indonesia mewajibkan seluruh perbankan di Indonesia menyalurkan 20 persen kreditnya kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah secara bertahap mulai pada tahun 2018 ini.

Kewajiban ini sendiri sudah dimulai bertahap sejak tahun 2015 dimana kewajibannya sebesar 5 persen, lalu terus meningkat hingga tahun ini. 

Kepala Bank Indonesia Perwakilan Kalbar Prijono mengatakan kewajiban ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memeratakan saluran pembiayaan hingga ke seluruh masyarakat. "Mulai tahun 2015 5 persen dari total kreditnya kepadaUMKM, tahun depannya lagi jadi 10 persen, tahun lalu 15 persen, hingga 2018 menjadi 20 persen," ujarnya.

Ia mengatakan, perbankan Indonesia memang sudah ada yang menyalurkan kredit, namun persentasenya bervariasi. Oleh sebab itu, perbankan yang tidak mengindahkan kebijakan BI, tentu ada sanksinya. Suku bunga kredit yang diberikan perbankan kepada UMKM tetap mengikuti suku bunga pasar karena pendanaan perbankan juga berasal dari pasar.

Menurut dia, pihaknya mendorong perbankan untuk memperbesar penyaluran kredit UMKM. Namun tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian untuk mencegah terjadinya peningkatan NPL (potensi kredit macet). “BI ingin agar keuangan semakin inklusif dan dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Tentu saja untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi baru,” sebutnya.