KPU Coret Oesman Sapta Odang (OSO) dari Daftar Calon Tetap (DTC) Anggota DPD

Ia beralasan sampai menyebut MK dengan sebutan kurang pantas karena dirinya selaku pimpinan DPD RI ingin melindungi rakyat, khususnya di daerah.

"Jadi kan sudah dijawab, kan saya sudah kena somasi. Somasinya suruh minta maaf. Ya, saya sih mau aja minta maaf, cuma minta maaf apa sih susahnya? Tapi mana yang lebih berat, goblok atau pelecehan undang-undang? Itu saja," kata OSO.

Nyali seorang OSO tidak menciut kendati sikapnya yang menyebut MK dengan sebutan kurang pantas menuai banyak kecaman hingga ada yang ingin melaporkan dugaan pelanggaran etiknya itu ke Badan Kehormatan DPD RI.

Bahkan, OSO menantangnya.

"Oh, bagus bagus karena kode etik itu kalo dilaporin harus mengambil sikap, sikapnya adalah membenarkan yang benar menyalahkan yang salah," kata OSO.

OSO juga menegaskan dirinya tidak menerima keputusan MK soal calon anggota DPD harus mesti mundur dari pengurus partai politik.

Yuks follow Instagram Tribunpontianak:

Baca: Ramdan Sebut Penetapan DCT DPD Ranah KPU RI

Bahkan, OSO berencana memuat keputusan MK terkait larangan itu di media cetak.

Hal itu akan dilakukannya karena sebelumnya pihak MK menanyakan terkait undang-undang yang telah dilanggar oleh lembaga konstitusi tersebut.

"Suruh baca kembali, nanti saya muat di koran isi dari undang-undang yang dia putuskan," ujarnya.

"Suruh baca sendiri Undang-undangnya, jangan tanya sama saya, yang bikin Undang-undang kan dia," imbuhnya.

Daftar DPD

Wakil Ketua MRP RI, OSO menyerahkan syarat dukungan sebagai kelengkapan administrasi pendaftaran bakal calon DPD dari Kalimantan Barat, Kamis (26/4/2018).

Syarat dukungan tersebut dibawa menggunakan boks kontainer plastik yang berisi berkas dari sebelas kabupaten/kota di Kalimantan Barat.

Baca: Bawaslu Kota Pontianak Siap Terima Ajuan Sengketa Pasca KPU Kota Pontianak Tetapkan DCT

Kedatangan pria yang akrab disapa OSO ini disambut Ketua KPU Kalbar, Umi Rifdiawaty dan sejumlah komisioner lainnya.