Realisasi Pendapatan APBD Pontianak 2025 Tembus 99 Persen, 15 Kali WTP Berturut-turut

Ringkasan Berita:

• Dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang diserahkan ke DPRD mencatat realisasi pendapatan daerah yang hampir menyentuh target sempurna, yakni sebesar 99,56 persen.
• Keberhasilan penyerapan anggaran ini kian lengkap setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali menyematkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
• Rekor prestisius Pemkot Pontianak yang berhasil mempertahankan opini WTP selama 15 tahun berturut-turut.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak mencatatkan performa impresif dalam manajemen fiskal daerah.

Dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang diserahkan ke DPRD mencatat realisasi pendapatan daerah yang hampir menyentuh target sempurna, yakni sebesar 99,56 persen.

Keberhasilan penyerapan anggaran ini kian lengkap setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali menyematkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Capaian ini sekaligus memperpanjang rekor prestisius Pemkot Pontianak yang berhasil mempertahankan opini WTP selama 15 tahun berturut-turut.

"Alhamdulillah, hasil pemeriksaan BPK menetapkan Pemerintah Kota Pontianak kembali memperoleh opini WTP untuk yang ke-15 kalinya," ujar Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, usai menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Pontianak, Selasa (2/6/2026).

Bedah Anggaran dan Pemicu SiLPA Rp138 Miliar

Dalam rincian laporan keuangan yang dipaparkan, dari target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2,16 triliun, Pemkot Pontianak berhasil mengantongi realisasi riil sebesar Rp2,15 triliun atau setara dengan 99,56 persen.

Sementara itu, pos Belanja Daerah yang dialokasikan sebesar Rp2,20 triliun berhasil terserap sebesar Rp2,06 triliun atau mencapai 93,27 persen.

Dari selisih sirkulasi fiskal tersebut, kas daerah mencatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp138,87 miliar.

Baca juga: 34 Tahun Mengabdi, Sidig Handanu Resmi Pensiun dengan Segudang Jejak Pengabdian

Wali Kota Edi Rusdi Kamtono menjelaskan, munculnya angka SiLPA ratusan miliar tersebut dipicu oleh kombinasi faktor teknis dan efisiensi manajemen di lapangan.

"Faktor utamanya adalah kebijakan penghematan atau efisiensi anggaran, adanya beberapa pos pendapatan daerah yang realisasinya justru melampaui target awal, serta kebijakan perpanjangan waktu pengerjaan konstruksi pada sejumlah proyek infrastruktur," jelasnya.

Digitalisasi Laporan dan Dampak Nyata untuk Publik

Akurasi laporan keuangan yang minim deviasi ini tidak lepas dari transformasi digital birokrasi.

Seluruh laporan keuangan Pemkot Pontianak kini telah disusun secara terintegrasi oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) melalui konsolidasi ketat dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan memanfaatkan sistem aplikasi keuangan dari hulu (perencanaan) hingga hilir (pelaporan).

Kendati demikian, Edi mengingatkan seluruh jajaran kepala dinas agar tidak terlena dengan romantisasi penghargaan WTP ke-15 ini.

Menurutnya, opini WTP hanyalah standar kepatuhan administrasi hukum, namun indikator keberhasilan sesungguhnya adalah kemakmuran masyarakat.

"WTP itu wajib, tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana program-program yang sudah kita susun bersama legislatif ini tidak sekadar habis terserap, melainkan benar-benar memberikan multiplier effect dan manfaat konkret yang dirasakan langsung oleh masyarakat Pontianak," pungkasnya. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp
- Ikuti Instagram Tribun Pontianak IG TRIBUN