Masih Kekurangan Formasi Guru, Dinas Pendidikan Mempawah Desak Kemenpan-RB Cabut Aturan Ini

Pihaknya sudah mengusulkan untuk segera mengeluarkan Juklak terkait peraturan pengangkatan pegawai kontrak.

Masih Kekurangan Formasi Guru, Dinas Pendidikan Mempawah Desak Kemenpan-RB Cabut Aturan Ini
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / FERRYANTO
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Mempawah Firman Juli Purnama. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ferryanto

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata Kabupaten Mempawah Firman Juli Purnama mengatakan hingga kini terus berusaha dan proaktif bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) berkoordinasi dan meminta pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk meminta mencukupi  kekurangan formasi guru di  Mempawah sebanyak  375 guru.

Hal ini di lakukan berdasarkan melalui analisa jabatan, melalui analisa beban kerja, melalui Formasi, dan melalui berbagai analisa lainnya.

Firman mengatakan untuk mengisi kekurangan guru di Mempawah pihak sekolah mengangkat guru honor dengan pembiayaan melalui dana Bos bukan dari Pemkab.

Sementara, pihak Pemkab tidak melakukan pengangkatan tenaga guru honorer di karenakan adanya pelarangan sesuai dengan PP No 48 tahun 2005 yang diperkuat dengan Surat Edaran Mendagri No 814.1/169/SJ, tanggal 10 Januari 2013, bahwa Ditegaskan Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia dilarang mengangkat tenaga honorer.

"Kaitan dengan honorer yang 250 ribu, mereka adalah guru honor yang diangkat melalui kebijakan kepala sekolah, untuk memenuhi kebutuhan guru di sekolah tersebut, yang sumber pembiayaannga mempergunakan dana dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bukan Honor Daerah,"tuturnya.

Baca: Hut Polwan ke-70, Kapolda Minta Polwan Beri Rasa Aman pada Masyarakat

Namun, pihaknya telah mengusulkan untuk mencabut terkait pelarangan tersebut sehingga Pemda mempunyai kewenangan untuk melakukan pengangkatan tenaga guru honor.

Pihaknya sudah mengusulkan untuk segera mengeluarkan Juklak terkait peraturan pengangkatan pegawai kontrak.

"Kita minta ini dicabut atau direvisi kembali, dan mengeluarkan peraturan Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K), sebagai UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), bila ada itu kita akan membuat mekanisme pengangkatan, kita akan buka tenaga pegawai honorer, dan guru-guru melamar," ungkapnya.

"Kita berharap Menpan RB untuk segera mengeluarkan aturan tentang tata cara pengangkatan pegawai dengan perjanjian kerja, dengan itu kita dapat memenuhi kebutuhan guru yang kurang, kamipun terus berusaha secara aktif bersama BKD dan Bagian Organisais untuk meminta Menpan RB segera membuka formasi CPNS mengatasi kekurangan guru,"imbuhnya.

Penulis: Ferryanto
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved