Keterbatasan Anggaran Jadi Problem Utama Penanganan Karhutla di Kalbar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat Dodi Riyadmadji mengatakan keterbatasan anggaran masih jadi problem utama penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Kalimantan Barat.

Pemerintah Pusat, kata Dodi, belum dapat memberikan bantuan anggaran. Pasalnya, status karhutla masih jadi syarat agar dana itu bisa digelontorkan.

Baca: Gaet Peserta Pelajar dan Mahasiswa BRI LPP RRI Pontianak Usung Roadshow Audition

“Bantuan bisa diberikan jika status sudah meningkat dalam kasus karhutla,” ungkapnya saat diwawancarai awak media usai acara mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Joko Widodo di Ruang Audio Visual Kantor Gubernur Kalbar, Jalan Ahmad Yani 1 Pontianak, Kamis (16/8/2018) siang.

Terkait keterbatasan itu, Dodi menegaskan sudah disampaikan secara langsung kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia saat pertemuan belum lama ini.

Ia menimpali Menkopolhukam RI berjanji segera mengkoordinasikan hal itu dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI. Dodi berharap agar usulan pihaknya bisa direalisasikan pada tahun depan.

“Saya menyarankan ke depan perlu dibuat pos anggaran khusus untuk menangani kasus karhutla yang terjadi. Teknisnya, pos khusus itu bisa dianggarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah,” terangnya.

Pos anggaran khusus itu diharapkan bisa untuk penanganan dan pencegahan kasus karhutla. Menurut Dodi, pos anggaran khusus bisa jadi solusi keterbatasan anggaran selama ini.

Nantinya, anggaran khusus itu bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla seperti TNI, Polri dan lainnya. Jadi, tidak harus menunggu perubahan status lagi baru bisa dicairkan.

“Pos anggaran khusus itu bertujuan mencegah semakin meluasnya karhutla,” timpalnya.

Dodi menambahkan seyogyanya perlu terobosan terkait anggaran karhutla agar tidak jadi masalah berkepanjangan dan tidak meluas. Karhutla perlu langkah-langkah strategis dalam pencegahan dan penanganannya.

“Saya mendapat laporan dari Pangdam XII Tanjungpura Mayjen Achmad Supriyadi bahwa kebakaran lahan terjadi di pinggiran areal perkebunan sawit. Saya minta pengusaha hentikan karhutla yang terjadi di sekitar areal perkebunan. Jika tidak patuh, saya akan berikan shock terapy,” tukasnya.