Ketentuan Tipikor Dalam RKUHP, KPK Sebut Langkah Mundur

Bertindak sebagai pemateri Dosen Hukum Pidana Untan, Dr. Hermansyah dan Fungsional Biro Hukum KPK, Dion Valerian.

Ketentuan Tipikor Dalam RKUHP, KPK Sebut Langkah Mundur
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ NUR IMAM SATRIA
Diskusi yang bertajuk 'Kodifikasi Hukup Pidana (RKUHP) dan Masa Depan Pemberantasan Korupsi' di Hotel Santika, 31 Juli 2018 lalu. Bertindak sebagai pemateri Dosen Hukum Pidana Untan, Dr. Hermansyah dan Fungsional Biro Hukum KPK, Dion Valerian. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Nur Imam Satria

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Dalam menyikapi dimasukannya sebagian ketentuan tindak pidana korupsi dalam UU Tipikor ke dalam Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), sebagaimana yang sedang dilakukan pembahasan oleh Pemerintah dan DPR.

Untuk itu KPK hadir di Pontianak dan menggelar diskusi yang bertajuk 'Kodifikasi Hukum Pidana (RKUHP) dan Masa Depan Pemberantasan Korupsi' di Hotel Santika Pontianak, (31/7/2018).

Bertindak sebagai pemateri Dosen Hukum Pidana Untan, Dr. Hermansyah dan Fungsional Biro Hukum KPK, Dion Valerian.

Baca: Berada di Posisi ke-28, Indeks Tendensi Konsumen masih Dikategorikan Baik

Baca: Layanan SIM Keliling Sementara Dipending, Berikut Penjelasan Kasat Lantas Polresta Pontianak

Para pemateri menyampaikan bahwa terdapat beberapa persoalan krusial terkait pengaturan tindak pidana korupsi dalam RKUHP yang saat ini sedang dibahas oleh Pemerintah dan DPR.

Beberapa permasalahan tersebut, yaitu :

1. RKUHP tidak mengatur pidana tambahan berbentuk pembayaran uang pengganti
2. RKUHP mengatur pembatasan penjatuhan pidana secara kumulatif
3. RKUHP mengatur pengurangan ancaman pidana sebesar 1/3 terhadap percobaan, pembantuan, dan pemufakatan jahat tindak pidana korupsi
4. Beberapa tindak pidana korupsi dari UU Tipikor dimasukkan ke dalam Bab tindak pidana umum RKUHP
5. UU Tipikor lebih muda diubah atau direvisi daripada KUHP
6. Kodifikasi RKUHP tidak berhasil mensistematisasi dan menyatukan ketentuan hukum pidana dalam satu kitab undang-undang
7. Tidak ada konsep dan parameter yang jelas dalam memasukkan yang diatur di luar KUHP (diatur dalam UU tersendiri) ke dalam RKUHP
8. UU KPK menentukan bahwa mandat KPK adalah memberantas korupsi sebagaimana diatur dalam UU Tipikor, bukan dalam KUHP, dan
9. Tidak ada penegasan soal kewenangan lembaga dalam RKUHP.

Selain itu, menurut Dion dimasukannya tindak pidana korupsi dalam RKUHP akan menganulir berbagai ketentuan khusus dan memperlakukan korupsi sebagai kejahatan biasa pada umumnya.

"Oleh karena itu dimasukannya tindak pidana korupsi ke dalam RKUHP adalah suatu langkah mundur yang akan menghambat KPK dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana korupsi," ujarnya

Dari hasil forum tersebut, KPK dapat menyimpulkan bahwa jalan yang paling efektif dan efisien untuk mendukung penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia adalah, dengan mengeluarkan pengaturan tindak pidananya korupsi dari RKUHP.

"Serta harus ada ketentuan dalam RKUHP yang menjamin bahwa UU Tipikor, dengan segala kekhususannya, berlaku sebagai lex specialis dari KUHP," terang Dion.

Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved