Pileg 2019

KPU Kalbar Tolak Berkas Bacaleg Koruptor

Ramdan mengatakan hal tersebut sudah kami sosialisasikan. Jika syarat tersebut tidak dilengkapi KPU akan menokak berkas bacaleg.

KPU Kalbar Tolak Berkas Bacaleg Koruptor
TRIBUN PONTIANAK / RIDHO PANJI PRADANA
Ketua KPU Kalbar, Ramdan 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Hamdan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua KPU Provinsi Kalbar Ramdan mengatakan sebagai bentuk menjalankan PKPU Nomor 20 tahun 2018 yang memuat tentang larangan para terpidana Koruptor, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak menjadi bacaleg, pihaknya telah mengembalikan satu berkas bacaleg karena diduga terlibat kasus hukum korupsi.

"Ada satu partai yang mendaftarkan satu bacaleg dan kami tau yang bersangkutan sedang menghadapi proses hukum karena korupsi, sehingga kami menolak berkas tersebut dan meminta partai politik untuk mengganti," ujarnya Kamis (19/9/2018)

Baca: Tim Satgas TMMD Ajarkan Anak SDN Baris Berbaris

Baca: BUMDes Diperlukan untuk Mewujudkan Desa Maju, Mandiri, dan Sejahtera

Baca: Atasi Banjir, Dinas PUPR Sekadau Bangun Box Culvert Setelah Berkoordinasi Dengan Pusat

Kendati demikian, Ramdan mengatakan bakal calon legislatif yang tersangkut kasus hukum di luar tiga kasus hukum yang di atur dalam PKPU tersebut tetap masih bisa mendaftar dengan catatan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

"Salah satunya yakni mengumumkan di media massa yang dilengkapi bukti terbit dan surat dari pimpinan redaksi.Bakal calon itu juga harus melampirkan surat dari lapas tempat dimana menjalani hukumannya," ujarnya.

Ramdan mengatakan hal tersebut sudah kami sosialisasikan. Jika syarat tersebut tidak dilengkapi KPU akan menokak berkas bacaleg.

"Oleh karena itu proses verifikasi administrasi berkas pendaftaran bakal calon legislatif harus dilakukan teliti. KPU tidak ingin kecolongan jika ada bacaleg yang tidak memenuhi persyaratan," ujarnya.

Jika pun lolos, kata Ramdan KPU masih memiliki tahapan selanjutnya untuk memverifikasi berkas itu. Yakni pada tahapan permintaan tanggapan ke masyarakat saat pengumuman bakal calon sementara.

"Masyarakat bisa menyampaikan tanggapannya ke kami. Jika ada yang melanggar syarat-syaratnya tentu akan kami tindak lanjuti sesuai dengan mekanisme," ujarnya. (dan)

Penulis: Hamdan Darsani
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved