Komisi I Akan Bahas Viral Plang Nama Kerjasama Kepolisian Tiongkok Dalam Rapat Bamus DPRD Kalbar

Ketua Komisi I DPRD Kalbar H Subhan Nur menegaskan rapat sebagai upaya DPRD Kalbar menjalankan fungsi pengawasan eksternal

Penulis: Jimmi Abraham | Editor: Madrosid
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIZKY PRABOWO RAHINO
Ketua Komisi I DPRD Kalbar H Subhan Nur saat diwawancarai awak media usai rapat tertutup DPRD Kalbar-Polda Kalbar terkait viral plakat kerjasama Polres Ketapang dan Kepolisian Tiongkok di ruang rapat Komisi I DPRD Kalbar, Senin (16/7/2018) sore 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Ketua Komisi I DPRD Kalbar H Subhan Nur menegaskan rapat sebagai upaya DPRD Kalbar menjalankan fungsi pengawasan eksternal terhadap institusi pemerintahan.

“Kami sudah melaksanakan aspek pengawasan eksternal. Ini sebagai tugas dan fungsi pengawasan Komisi I DPRD Kalbar,” ujarnya saat diwawancarai awak media usai rapat tertutup DPRD Kalbar-Polda Kalbar terkait viral plakat kerjasama Polres Ketapang dan Kepolisian Tiongkok di ruang rapat Komisi I DPRD Kalbar, Senin (16/7/2018) sore. 

 Baca: Rapat Tertutup DPRD-Polda Kalbar Terkait Viral Plang Nama Kerjasama Polisi Tiongkok, Ini Hasilnya

Politisi Nasdem ini menimpali sudah selayaknya pengawasan dilakukan DPRD Kalbar kepada kepolisian. Ia menimpali usai rapat tertutup ini, pihaknya akan mengadakan rapat langsung dan rapat badan musyawarah (bamus) DPRD Kalbar.  

“Selain dirapatkan di Bamus. Kami akan bawa ini ke DPR RI,” jelasnya.

Pihaknya berterimakasih kepada Kapolda Kalbar yang sudah ambil langkah tegas sebagai bentuk konsekuensi yang dilakukan oleh jajaran kepolisian.

“Kami berterimakasih karena Kapolres Ketapang (AKBP Sunario_red) sudah ditindak dan diproses oleh Propam,” imbuhnya.

Terkait adanya informasi dan foto-foto jalan-jalan bernama asing yang beredar di media sosial, Subhan menimpali bahwa foto-foto yang viral dan jadi perbincangan hangat di jagat dunia maya bukan berada di Kalbar.  

“Itu bukan foto di Kalbar tapi di Sulawesi. Namun, kalau seandainya memang ada di Kalbar, maka kami mendesak diturunkan,” tukasnya.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved