Ini Komentar Menohok Terdakwa Suhadi Usai Pembacaaan Amar Putusan Sidang Tipikor Alkes

Saat diwawancarai awak media, terdakwa Suhadi mengatakan dirinya merasa dizalimi dalam proyek yang merugikan negara sebesar Rp 13.419.616.000

Ini Komentar Menohok Terdakwa Suhadi Usai Pembacaaan Amar Putusan Sidang Tipikor Alkes
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ RIZKY PRABOWO RAHINO
Suasana sidang ketujuh belas beragenda pembacaan amar putusan oleh Majelis Hakim atas dugaan tipikor proyek pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (alkes RSUD) Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak Tahun 2012 digelar di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri (PN) Pontianak, Jalan Urai Bawadi, Kota Pontianak, Kamis (5/7/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Usai pembacaan putusan, ketiga terdakwa dugaan tipikor proyek pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (alkes RSUD) Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak Tahun 2012 terlihat tenang dan berangkat dari “kursi pesakitan”.

Yekti yang sempat menangis saat sidang pembacaan tuntutan beberapa waktu lalu juga terlihat tegar. Semua rekannya, sahabat dan rekan terlihat merangkul dan memberikan semangat.

Baca: Ini Hasil Putusan Tiga Terdakwa Sidang Dugaan Tipikor Alkes RSUD SSMA Kota Pontianak Tahun 2012

Baca: Sidang Putusan Tipikor Alkes RSUD SSMA Kota Pontianak Tahun 2012 Dijadwalkan Hari Ini

Sugito juga terlihat tenang, ia yang mengenakan peci bulat putih langsung berjalan melengang menuju mobil tahanan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar. Suhadi juga terlihat kalem, namun dari ekspresi wajahnya menyiratkan kekecawaan mendalam atas putusan majelis hakim.

Saat diwawancarai awak media, terdakwa Suhadi mengatakan dirinya merasa dizalimi dalam proyek yang merugikan negara sebesar Rp 13.419.616.000 dari pagu anggaran Rp 35 Milyar berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). 

“Ini menzalimi saya. Korupsi ini kan ada orang-orang lain yang menikmati. Gak mungkin hanya saya sendiri yang menikmati. Kalau saya sendiri berarti namanya bukan korupsi dong. Saya garong kalau gitu,” ungkapnya usai sidang ketujuh belas di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri (PN) Pontianak, Jalan Urai Bawadi, Kota Pontianak, Kamis (5/7/2018).

Suhadi mengakui salah karena menikmati Rp 4,8 miliar dari jumlah kerugian negara dalam proyek itu. Namun, yang ia sesalkan adalah nama-nama yang disebutkan olehnya saat sidang pemeriksaan tidak digubris Majelis Hakim sedikitpun.

“Orang yang mesti bertanggung jawab adalah Pak Nabil (anggota DPD RI_red). Dari total kerugian itu, saya dapat Rp 4,8 miliar. Pak Nabil dapat Rp 7,8 miliar atau sekitar 22,5 persen. Eka Kurniawan (Mantan Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak saat itu_red) Rp 3,8 miliar,” katanya.

Ia menegaskan bahwa bukti pembagian “kue” proyek itu terekam dalam bukti email. Pembagian itu diatur oleh M Nabil, termasuk pembagian untuk oknum-oknum daerah-daerah lain dan Kota Pontianak.

“Semestinya terhadap bukti email itu dilakukan penyidikan mendalam. Kalau rekening koran PT Bina Karya Sarana (BKS) itu, saya tidak sama sekali menggunakan karena yang mengelola adalah Nabil,” imbuhnya.

Suhadi menimpali akan menuntut dan mencari keadilan dengan melapor hal ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI). Menurut dia, kebenaran bisa disalahkan, namun tidak bisa dikalahkan.

“Ada yang menikmati uang itu selain saya. Saya akan lapor KPK. Saya boleh-boleh saja kalau perkara ini di TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) saja. Ini udah kepalang tanggung kalau mau mencari kebenaran,” pungkasnya. 

Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved