KI Kalbar Desak Badan Publik dan Instansi Pemerintahan Junjung Tinggi Keterbukaan Informasi Publik

PPID itu amanat UU dan akan jadi penilaian kita. Apakah sudah dibentuk atau belum ? Apakah sudah benar penerapannya

KI Kalbar Desak Badan Publik dan Instansi Pemerintahan Junjung Tinggi Keterbukaan Informasi Publik
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIZKY PRABOWO RAHINO
(Kiri-Kanan) – Bidang Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalbar Syarif Muhammad Herry, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalbar Rospita Vici Paulyn, Bidang Advokasi Sosialisasi dan Edukasi (ASE) Chatarina Pancer Istiyani dan Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI)/Wakil Ketua KI Provinsi Kalbar Abang Amirullah saat konferensi pers usai kegiatan di ruang rapat Wakil Gubernur Kantor Gubernur Kalbar, Jalan Ahmad Yani 1 Pontianak, Jumat (8/6/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Komisi Informasi (KI) Kalbar mendesak badan-badan publik dan instansi pemerintahan menjujung tinggi asas keterbukaan informasi publik sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalbar sekaligus Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) Abang Amirullah tidak menampik hingga kini masih kerap dijumpai badan-badan publik dan instansi pemerintahan yang terkadang mempersulit masyarakat untuk mendapatkan informasi tertentu.

(Baca: Pagar Gudang Logistik Pilkada, Ini Penjelasan Ketua KPU Sanggau )

Ia mencontohkan kesulitan memperoleh informasi juga dihadapi oleh para jurnalis yang ingin melakukan klarifikasi guna keberimbangan data sebelum disajikan dalam bentuk berita informasi kepada masyarakat.  

“Saya akui kesulitan dalam memperoleh informasi terkadang dialami oleh teman-teman media. Datang ke suatu instansi, kepala dinas tidak ada dan lain sebagainya.  Lalu, tidak dapat informasi yang dibutuhkan. Sebenarnya tidak boleh seperti itu,” ungkapnya, Selasa (19/6/2018).

Amirullah mengatakan kendati demikian, tidak ada alasan ketika kepala dinas tidak berada di tempat, maka informasi atau data yang diminta tidak bisa diberikan. Sesuai amanat UU, instansi/dinas masing-masing harus membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

(Baca: Kapolsek Iptu Harsoyo Beri Pembekalan Kepada KPPS Kecamatan Singkwang Timur )

“PPID itu amanat UU dan akan jadi penilaian kita. Apakah sudah dibentuk atau belum ? Apakah sudah benar penerapannya ? Itu jadi penilaian,” terangnya.

Ia menegaskan KI hadir atas amanat UU dan diberikan wewenang/hak untuk meningkatkan keterbukaan informasi. KI menjamin hak informasi setiap warga Indonesia, khususnya Kalbar untuk mendapat informasi.

“Jika ada kemandegan dan keterbukaan informasi tidak jalan, maka dilakukan permohonan penyelesaian sengketa informasi,” katanya.

“Nantinya, KI akan menyidangkan jika terjadi sengketa informasi. Keputusan KI setara dengan putusan pengadilan. Jadi ada sanksinya,” tukasnya.

Halaman
12
Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved