Presma Poltesa Sesalkan JSSB Tak Terbangun, Tuding Pemkab Tak Pro Aktif

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Tito Ramadhani

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Presiden Mahasiswa Politeknik Negeri Sambas (Poltesa), Pahmi Ardi menyesalkan kegagalan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dalam mengawal terbangunnya Jembatan Sungai Sambas Besar (JSSB).

Hal tersebut diungkapkan Pahmi, setelah melihat apa yang disampaikan oleh Bupati Sambas, bahwa JSSB tidak dapat di bangun pada tahun 2018 ini hingga tahun 2019.

"Sungguh sangat mengecewakan kenapa pemerintah daerah tidak bisa mengawal untuk terbentuknya JSSB ini," ungkapnya, Minggu (13/5/2018).

Baca: Prihatin Teror Bom Surabaya, Karolin Ajak Perangi Aksi Terorisme

Pahmi menjelaskan, apalagi melihat bahwa pembangunan JSSB ini telah dianggarkan sebelumnya di Tahun 2017.

"Kenapa bisa tidak terealisasi, padahal di tahun 2017 anggaran untuk JSSB sudah jelas dan dengan persyaratan administratif yang jelas, apakah ini karena pemerintah daerah tidak pro aktif dalam mengawal ini," tegas Pahmi.

Menurutnya, dampak dibangunnya JSSB sangat lah bagus bagi potensi perekonomian di Kabupaten Sambas.

"Dengan hadirnya jembatan tersebut sangat bagus sekali, karena akan menghubungkan 6 kecamatan yang selama ini hanya terhubung oleh penyeberangan feri sungai, untuk menuju ibukota kabupaten, dan jika ini dibangun tentu akan memepermudah arus lalu lintas masyarakat, yang tentunya ke depan akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat,"jelasnya.

Baca: IP2SB Kapuas Hulu Mengutuk Keras Ledakan Bom di Surabaya

Pahmi Ardi menilai, Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas tidak pro aktif, melakukan pengawalan terhadap pembangunan JSSB ini.

"Kenapa bisa tidak terealisasi, padahal anggarannya sudah ada dianggarkan pada tahun lalu. Terus di tahun ini kenapa ditiadakan sangat mustahil sekali, ini pasti karena tidak serius dan pro aktifnya Pemda dalam mengawal pembetukan JSSB ini," terangnya.

Pahmi berharap Pemda Kabupaten Sambas menagih janji Presiden Jokowi, untuk terwujudnya JSSB ini.

"Seharusnya JSSB bisa di bangun, Pemda harus tegas dan pro aktif mengawal ini sampai tuntas, dan juga ini berkaitan dengan janji nawacita Presiden Joko Widodo yaitu membangun Indonesia dari pinggiran. Kita harus menagih janji itu, sangat di sayangkan tentunya ketika ini tidak bisa direalisasikan," ujar Pahmi.

Pahmi menegaskan, ia juga tidak menginginkan isu pembangunan JSSB ini, hanya dijadikan janji-janji politis saja bagi pemerintah.

"Selalu seperti ini yang terjadi, hal-hal yang berdampak besar terhadap kesejahteraan umat dan masyarakat tidak dapat terselesaikan. Kita berharap bahwa pembuatan JSSB ini tidak hanya mejadi wacana saja , ataupun janji politis pemerintah, apalagi ini adalah tahun politik,"tegasnya.

Presma Poltesa itu berharap, pembangunan JSSB bisa dikawal sampai tuntas oleh Pemerintah Daerah dan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Sambas.

Baca: Marko Simic Posting Wanita Cantik Bergaun Pengantin, Awalnya Patah Hati, Setelah Tahu Bikin Meleleh

"Kita berharap semua pihak bisa mengawal sampai terbentuknya JSSB ini, terutama dari pihak DPRD sendiri yang merupakan wakil rakyat, haruslah pro aktif mengontrol penuh eksekutif, untuk mendorong pembentukan JSSB ini, demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sambas," sambungnya.

Sebelumnya diberitakan, Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili mengungkapkan, berdasarkan hasil rapat teknis Musrenbang Nasional, pembangunan Jembatan Sungai Sambas Besar (JSSB) belum dapat dipenuhi pada tahun 2019.

Oleh karena itu, menurut Atbah diharapkan dapat masuk program prioritas pembangunan nasional tahun 2020-2024.

"Dan menurut Kementerian PU, tahun 2020 langsung action. Alasan Bappenas dan Kementerian PU masih sama seperti yang diungkap pada rapat-rapat sebelumnya, yakni program-program atau kegiatan-kegiatan multiyear, pada akhir periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo, sekarang tidak diperkenankan," ungkapnya, Jumat (11/5/2018).

Atbah menegaskan, akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mewujudkan pembangunan JSSB.

Sehingga, ia berharap akan ada "Penanda Terbaru" bahwa jembatan tersebut dalam waktu tidak terlalu lama, akan direalisasikan.

"Jawaban kementerian PU, bahwa sampai saat ini kegiatan-kegiatan yang telah dibiayai oleh APBN untuk pembangunan jembatan tersebut, seperti DED (Detail Engineering Design), itulah bukti keseriusan Pusat dan termasuk "Penanda" seperti yang diharapkan," jelasnya.

Baca: Pemkot Pontianak Kutuk dan Sampaikan Bela Sungkawa Terhadap Aksi Teror Surabaya

Atbah berharap, ada progres dalam waktu dekat yang terlihat. Sehingga apa yang menjadi impian warga Kabupaten Sambas selama ini, benar-benar terlihat akan diwujudkan oleh Pemerintah Pusat.

"Harapan kita ada progres dalam waktu dekat atau tahun depan, seperti rencana badan jalan dari Jalan Nasional ke titik jembatan di Kecamatan Tebas dan Kecamatan Tekarang. Ini sudah diketahui oleh Kementerian PU, berdasarkan informasi yang telah disampaikan oleh Kadis PUPR Kabupaten Sambas Pak Sabib. Mereka dukung, tinggal kita sepakati saja waktunya," paparnya.

Ditambahkan Atbah, selengkapanya nanti akan terlihat, bersamaan dengan saat menerima laporan progres RKPD 2019.

"Sebagai anggota masyarakat dan sebagai Bupati Sambas, saya tetap menginginkan Pak Presiden Joko Widodo bisa meletakkan batu pertama pembangunan Jembatan Sungai Sambas Besar tahun 2019 ini. Karena Jembatan Sungai Sambas Besar adalah impian masyarakat Sambas sejak 17 tahun yang lalu," ujarnya.

Yang nantinya dapat menghubungkan Sambas dengan Pulau Beranyut, yang menjadi wilayah 6 kecamatan di Kabupaten Sambas.

Baca: Sambut Puasa, Kelompok Kesenian Kuda Lumping Beratraksi

Sehingga akan sangat strategis untuk tranportasi, serta akan berefek kepada peningkatan taraf ekonomi masyarakat secara signifikan.

"Dan pastinya berpengaruh kepada peningkatan elektabilitas beliau di tahun 2019. Jadi mari masyarakat Kabupaten Sambas, kita dukung bersama, ayo gerak cepat, jangan tunda niat baik. Dukungan semua pihak termasuk dukungan politis, akan kami optimalkan untuk hadirnya Jembatan Sungai Sambas Besar di tahun 2019, saya optimis," sambungnya.