Abdul Rahmi Sebut Dialog Publik Untuk Penguatan DPD RI
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) baru saja melaksanakan kegiatan Dialog Publik dalam rangka sosialisasi DPD RI kepada masyarakat.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Pontianak M Wawan Gunawan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) baru saja melaksanakan kegiatan Dialog Publik dalam rangka sosialisasi DPD RI kepada masyarakat, Kamis (3/05/2018).
Anggota DPD RI Drs H Abdul Rahmi yang juga tampil sebagai pembicara bersama tiga orang fanelis lainnya dalam kegiatan tersebut mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan di Kantor DPD RI Perwakilan Kalimantan Barat ini adalah untuk menguatkan DPD secara kelembagaan juga menguatkan DPD secara peran dan kapasitasnya.
"Di DPD itu ada namanya sebuah lembaga Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (BPKK), disana ada salah satu program yang diberikan kepada anggota untuk melaksanakan diskusi publik dengan harapan akan bee efek pada penguatan kelembagaan DPD itu sendiri," ujarnya.
Baca: Gelar Dialog Publik dan Sosialisasi DPD RI, Abdul Rahmi Sampaikan Hal Ini
Rahmi menambahkan dengan dilakukannya Dialog Publik dari program BPKK Ini diharapkan agar masyarakat lebih kenal dan lebih faham mengenai DPD, Sehingga bisa dimaksimalkan peran dari perwakilan daerah.
Sebagaimana diketahui kehadiran sebuah negara setidaknya harus memiliki tiga syarat mutlak, yaitu adanya Pemerintah, adanya rakyat dan wilayah.
Oleh karenanya dalam konteks tata negara ke-tiga syarat tersebut harus diwakili oleh setiap unsur contoh, rakyat harus diwakili oleh DPR, pemerintah diwakili oleh Presiden dan daerah di wakili oleh DPD.
Untuk itu, Dialog Publik ini perlu dilakukan karena hari ini masih banyak masyarakat yang masih belum tahu dan mengerti dengan kapasitas dan kedudukan DPD itu sendiri.
Dan yang lebih miris adalah beberapa diantaranya yang tidak mengetahui tentang DPD adalah para Aparatur Sipil Negara (ASN).
Maka dengan dilaksakanya dialog publik tersebut maka akan terjadi sebuah interaksi yang terjadi antara masyarakat dan juga DPD, bukan hanya mengetahui tugas dan fungsi dari DPD tapi juga merasakan peran DPD pada setiap daerah yang diwakilinya.
"Jadi poinnya dari kegiatan ini adalah bagaimana agar DPD benar-benar berperan secara nyata membawa aspirasi daerah yang diwakilinya dalam konteks kebijakan pusat baik dalam nanti jadi sebuah regulasi ataupun Anggaran," tutup Rahmi.
