Irjen Kemenkes RI Ingatkan Tiga Amanat Penting Yang Harus Disikapi Dalam Rakerkesda

Laporan Wartawan Tribunpontianak, Try Juliansyah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Inspektur Jenderal Kemenkes RI, Oscar Primadi menyambut baik Rakerkesda di Kubu Raya ini. Dimana sebelumnya Rakerkesda dilevel Nasional dan provinsi diakuinya juga telah selesai digelar.

"Malalui rakerkesda ini ada semangat sinergi dan harmonisasi untuk menyikapi tiga amanat penting. Diantaranya stunting, Tuberkulosis, dan imunisasi yang harus diselesaikan jajaran kesehatan di seluruh Indonesia," ujarnya, Selasa (24/4/2018).

Baca: Diskes Kubu Raya Gelar Rapat Kerja Kesehatan Daerah

Diakuinya ketiga amanat penting tersebut harus dapat segera dilaksanakan dengan baik. Karena itu melalui rakerkesda ini diharapkan olehnya dapat disusun agenda nyata dilapangan nantinya.

"Imunisasi menjadi perhatian pusat dan harus direspon oleh daerah, melalui rakerkesda ini diharapkan keluar rencana aksi, jadi tidak hanya di atas kertas. Imunisasi menjadi tantangan tersendiri, jadi bukan hanya ketersedian vaksin, dan tenaga kesehatannya tetapi ada negatif campaign, namun dengan kemampuan bersama bisa diatasi," ungkapnya.

Baca: Pastikan Jembatan yang Jadi Kewenangan Kabupaten, Ini Yang Akan Dilakukan Pemkab Kubu Raya

Kemudian terkait kasus Stunting diakuinya juga telah menjadi perhatian pusat bahkan menjadi atensi dari Presiden RI. Termasuk kasus TBC yang menurutnya mungkin saja terjadi di Kubu Raya.

"Stunting di Kalbar ini 36 persen, TBC ada indikator penemuan kasus dan yang di obati. Harapannya Kalbar lebih baik, dan kubu raya khusunya dimana Stunting sudah menjadi komitmen, intervensi provisni prioritas, 100 kab/kota dan Kubu raya tahun depan. TBC juga upaya yang berkenaan dana pemerintah daerah juga diharapkam bisa membantu," lanjutnya.

Semnatara itu untuk imunisasi diakuinya memang perlu adanya sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Untuk imunisasi, vaksinnya dari pusat kalau di daerah sisi jangkauan pelaksanaan kualitas imunisasi pemerintah daerah harus ikut bertanggung jawab," tuturnya.