Pilgub Kalbar

Mobil Branding Pasangan Calon Kepala Daerah, Bawaslu Sebut Tergolong APK

Berdasarkan pantauan, membranding mobil dengan gambar kandidat hampir ditemukan di setiap paslon, baik Pilgub maupun Pilbup.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIDHO PANJI PRADANA
Komisioner Bawaslu Kalbar, Faisal Riza 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Bawaslu Provinsi Kalbar, Faisal Riza menuturkan terkait mobil branding telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 tentang kampanye.

Terkait itu, kata dia, sejatinya tidak diatur secara jelas dalam peraturan ini.

Namun, stiker yang digunakan untuk membranding kendaraan digolongkan dalam kategori APK.

“Yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) huruf i, stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm,” katanya belum lama ini.

Berdasarkan pantauan, membranding mobil dengan gambar kandidat hampir ditemukan di setiap paslon, baik Pilgub maupun Pilbup.

Baca: Kampanye Dialogis di Sintang, Gidot Janji Realisasikan Kalbar Hebat dan Terdepan Jika Terpilih

Dan diperhatikan mobil-mobil branding diduga banyak yang terindikasi melanggar karena stiker yang dipasang melebihi ukuran yang diatur seperti di kaca mobil bagian belakang, memenuhi seluruh bagian.

"Branding digolongkan sebagai sebuah pelanggaran dalam peraturan ini yang diatur dalam Pasal 70 ayat (2): partai politik/gabungan partai politik atau pasangan calon atau tim kampanye dilarang mencetak atau memasang alat peraga kampanye selain dalam jumlah, ukuran dan lokasi yang telah ditentukan oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan (3) dan Pasal 30 ayat (7),” terang Faisal.

Terhadap pelanggaran Pasal 70 ayat (2), lanjutnya, terdapat sanksi yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2). Ayat 1: a). Peringatan tertulis, atau; b). Perintah penurunan alat peraga kampanye dalam waktu 1 x 24 jam.

“Ayat 2: apabila partai politik, gabungan partai politik, pasangan calon, tim kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Bawaslu Provinsi, Panwaslu kab/kota, Panwas kecamatan dapat berkoordinasi dengan Sat Pol PP setempat untuk menurunkan alat peraga kampanye,” tegasnya.

Ia menjelaskan, dari analisis hukum yang dikaji Bawaslu terhadap aturan tersebut, bahwa tidak terdapat sanksi yang tegas atau sanksi pidana terhadap penempelan APK (stiker)/branding pada kendaraan sebagai media kampanye.

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved