Pemkab Sambas Targetkan Opini WTP dari BPK

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Tito Ramadhani

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Inspektur Kabupaten Sambas, Rasyidin mengungkapkan, setelah BPK melakukan pemeriksaan awal (interim) terhadap laporan keuangan Pemkab Sambas tahun 2017 selama 30 hari kerja.

Selanjutnya akan melakukan pemeriksaan pendalaman (terinci) selama 30 hari kerja.

Baca: Sekda Sambas Sebut Masih Ada Aset Yang Salah Pencatatannya

"Jadi pemeriksaannya dua kali 30 hari, terkait laporan keuangan Pemkab Sambas tahun 2017 yang dilaksanakan pemeriksaannya pada tahun 2018 ini. Posisi kami dari inspektorat adalah memfasilitasi, bagaimana kemudahan dan kelancaran tim BPK melaksanakan pemeriksaan, baik di awal ini maupun nanti di pendalaman," ungkapnya.

Baca: Pemkab Sambas Gelar Rapat Bersama OPD, Tindaklanjuti Pemeriksaan BPK

Bentuk fasilitasi tersebut, menurut Rasyidin dengan pihaknya memintakan bahan data dari BPK yang disampaikan ke OPD lingkungan Pemkab Sambas.

"Bisa juga seperti yang sekarang kami lakukan, kami adakan rapat. Yang tadi juga dihadiri tim BPK, dan ini rutin," jelasnya.

Baca: Suasana Sekda Sambas Pimpin Rapat Bersama OPD Bahas Pemeriksaan Interim BPK

Apa yang dilakukan BPK pada tahun ini terhadap laporan keuangan Pemkab Sambas, menurutnya sangat strategis.

Ini lantaran, Pemkab Sambas sangat menginginkan ada perubahan opini.

"Kami sangat serius untuk merubah opini. Karena memang posisi Kabupaten Sambas ini kalau tidak keliru, sudah 9 kali selalu mendapat posisi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Inginlah kita beranjak naik kelas menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), walau untuk opini WTP itu memang tidak mudah bagi Kabupaten Sambas," terangnya.

Ini dikarenakan terkait aset yang masih perlu untuk dibenahi.

Baik aset yang saat ini masih ada di OPD, maupun aset-aset Pemkab Sambas yang berada di wilayah Singkawang, Bengkayang dan Sambas (Singbebas).

"Kami bersyukur aset yang di Singbebas sudah selesai. Tinggal sekarang lagi, aset-aset yang ada di OPD lingkungan Pemkab Sambas, yang saban tahun kita belanja," ujar Rasyidin.

Sebenarnya menurut Rasyidin, pengelolaan aset cukup mudah (simpel), yang diawali dengan ketekunan mencatat setiap aset yang dibelanjakan.

"Apa yang dibeli dicatat, tahunnya, harganya, sumber dananya, type dan mereknya dan sebagainya. Tapi bagaimana pun kita tidak bisa menyalahkan OPD, karena memang banyaknya urusan dan sebagainya. Ada yang abai atau pun ada yang khilaf dan sebagainya. Sehingga tidak tercatat dengan baik," paparnya.

Selain itu, Rasyidin yang juga saat ini menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Sambas menerangkan terkait dana BOS yang dikelola oleh Disdikbud Sambas.

"Itu bukan di Dinas Pendidikannya, itu akunnya ada di sekolah. Baik SD maupun di SMP. Nah kita tahu SDM yang ada di sekolah itu kan bukan untuk mencatat yang seperti itu, mereka hanya memiliki tugas pokok mengajar tetapi dibebani oleh pemerintah harus mampu bagaimana melakukan laporan akutansi, padahal mereka tidak pernah sekolah akutansi, sehingga cukup menyita waktu mereka mengajar," sambungnya.

Sebelumnya diberitakan, Sekda Kabupaten Sambas, Uray Tajudin memimpin rapat tindaklanjut pemeriksaan interim BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sambas tahun 2017, di aula utama Kantor Bupati Sambas, Senin (26/2/2018).

Hadir dalam rapat tersebut, Inspektur Kabupaten Sambas, Rasyidin dan Sekretaris Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Sambas, Samekto Hadi Suseno.

Serta dihadiri pula kepala OPD dan jajaran OPD di lingkungan Pemkab Sambas.