Dewan Terkejut Kasus Stunting di Ketapang Tinggi, Mita Pemerintah Segera Tanggulangi
Anggota DPRD Ketapang, Abdul Sani sangat prihatin terhadap kondisi tersebut. Sebab itu ia menegaskan Pemerintah harus menyikapinya serius.
Penulis: Subandi | Editor: Madrosid
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Subandi
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG – Terkait kasus stunting cukup banyak terjadi di Ketapaang hingga hampir seribu balita.
Anggota DPRD Ketapang, Abdul Sani sangat prihatin terhadap kondisi tersebut. Sebab itu ia menegaskan Pemerintah harus menyikapinya serius.
“Pemerintah Kabupaten Ketapang melalui dinas terkait harus segera melakukan langkah-langkah penangannya. Lantaran kasus stunting ini merupakan persoalan serius,” katanya kepada awak media di Ketapang, Jumat (16/2/2018).
Baca: 945 Kasus Stunting di Ketapang, Pemerintah Pusat Jadikan Daerah Prioritas Penanganan Stunting
Ia menjelaskan sepengetahuannya balita yang mengalami stunting berarti pertumbuhannya terhambat. Sehingga berpengaruh pada pertumbungan para anak baik secara fisik, mental, kecerdasan dan lain sebagainya.
Menurutnya kasus seperti stunting biasanya ditemukan di daerah jauh yang aksesnya susah seperti daerah Papuan.
Sebab itu ia merasa heran dan aneh jika di Ketapang ada kasus stunting apalagi jumlahnya sangat banyak.
“Jadi saya terkejut kenapa Ketapang termasuk daerah diprioritaskan penanganan stunting oleh Pemerintah Pusat. Saya heran dan aneh kenapa Ketapang banyak kasus Stunting,” ucapnya.
Ia mengungkapkan selama ini dinas terkait khususnya Diskes Ketapang tidak pernah memberikan laporan mengenai persoalan Stunting kepada DPRD Ketapang. Khususnya ke Komisi II DPRD Ketapang termasuk ketika ada pertemuan-pertemuan.
Baca: Tukar Uang Pecahan Kecil, Ini Jadwal Kas Keliling di 8 Pasar Tradisional
“Selama ini yang dilaporkan ke kita hanya penyakit seperti DBD, rabies dan HIV. Sedangkan mengenai stunting kita tidak pernah menerima laporannya. Makanya kita terkejut,” ujarnya.
Ia menegaskan dinas terkait harusnya menyampaikan kasus stunting di Ketapang kepada pihaknya. Sehingga bisa dilakukan langkah-langkah penanganan mengenai kasus ini baik terkait soal penganggaran dan lain sebagainya.
“Kita minta Pemkab Ketapang melalui dinas terkait segera mencari tahu penyebab banyaknya kasus stunting di Ketapang. Lantaran kasus-kasus seperti ini biasanya bisa terdeteksi misalnya melalui posyandu yang selama melayani masyarakat,” jelasnya.
“Kita harap Pemerintah bisa segera mengetahui apa yang keliru hingga kasus stunting di Ketapang sangat signifikan. Misalnya apakah masyarakat yang banyak tidak ke posyandu atau karena kekeliruan lainnya,” lanjutnya.
Ia menegaskan banyaknya kasus stunting di Ketapang tentu bisa menjadi citra buruk daerah dan Pemkab Ketapang. “Jadi kita harap kasus stunting ini harus bisa segera di tanggulangi sehingga jumlahnya tidak signifikan seperti sekarang ini,” harapnya.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pontianak/foto/bank/originals/anggota-dprd-ketapang-abdul-sani_20171215_185149.jpg)