Beberapa Kendala Road Tax Belum Terealisasi di Sambas, Masyarakat Rasakan Kesulitan
Pertemuan itu tidak bisa menghasilkan keputusan, lantaran kewenangan di tingkat Pemerintah Pusat.
Penulis: Jimmi Abraham | Editor: Madrosid
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat menegaskan ada beberapa kendala untuk pengoperasian road tax di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk di Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas belum terealisasi hingga kini.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kalimantan Barat Muhsin mengakui kondisi ini akibatkan kendaraan yang akan dibawa masuk ke Malaysia harus mengurus road tax terlebih dahulu ke PLBN Entikong Kabupaten Sanggau.
Baca: Kisah Anak Putus Sekolah di Sambas, Kenakan Seragam SMP Teman hingga Minta Dibelikan Kambing
"Karena tidak ada Road Tax ya begitulah. Tapi sudah sering kami dorong untuk dibahas agar bisa terwujud," ungkapnya kepada Tribun Pontianak, Minggu (28/1/2018).
Pengusulan operasional road tax di PLBN Aruk sudah sering digaungkan ketika pertemuan perjanjian kerjasama sosial ekonomi Malaysia-Indonesia atau yang lebih dikenal Sosek Malindo.
"Selama ini, hasil pertemuan hanya sekedar masukan atau saran saja. Sering dibahas saat pertemuan Pemprov Kalbar dengan Pemerintahan Serawak yang merupakan satu diantara bagian dari negara Malaysia," terangnya.
Pertemuan itu tidak bisa menghasilkan keputusan, lantaran kewenangan di tingkat Pemerintah Pusat.
Muhsin juga menyayangkan lambannya respon menteri selaku pembantu Presiden.
Ia menilai kementerian terkait masih belum serius dan terkesan memandang sebelah mata perbatasan Sambas-Malaysia.
Baca: IPNU Mempawah Melantik Pengurus IPNU dan IPPNU, Perkuat Perjuangan Organisasi
"Hingga saat ini, pemerintah pusat juga belum mem-plot petugas khusus PLBN Aruk dari Kemenhub (Kementerian Perhubungan_red). Padahal sudah diusulkan ketika persemian PLBN Aruk beberapa waktu lalu," jelasnya.
Muhsin menambahkan sebelumnya ada angin segar pasca pengusulan petugas khusus di PLBN Aruk.
Kemenhub pernah membuat kerjasama operasional PLBN.
Kemenhub mendelegasikan kepada Pemerintah Daerah.
Namun, Pemprov Kalbar belum pernah terima surat dan kepastian pastinya kerjasama itu akan berjalan.
"Kami menunggu dasar hukumnya. Kalau ngambil begitu saja, takut jadi temuan. Misalnya, ini harus dibiayai dana sumber APBN, tapi implementasinya kok dana sumber APBD. Ini kan rancu dan repot," tegasnya.
Kenyataan lain yang jadi penghambat operasional road tax PLBN Aruk adalah tidak adanya cabang asuransi pemerintahan Malaysia di Serawak. Pasalnya, asuransi itu berpusat di Kuala Lumpur. Hal ini berbeda dengan asuransi pemerintah Indonesia yang sudah siap yakni PT Jasa Raharja Perseroan.
Baca: Selera Konsumen Luas, Legacy Tetap Hadirkan Koleksi dari Brand Clothing Populer
"Asuransi sangat penting sebagai antisipasi ketika ada hal tidak dinginkan terjadi. Kabar gembira, Pemerintah Serawak sudah berkoordinasi dengan Pemprov Kalbar. Mereka menyatakan siap menyediakan di PLBN Aruk. Kita berharap semoga operasional road tax segera terwujud," tukasnya.
Sementara itu, Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili mengakui tidak adanya operasional road tax di PLBN Aruk membuat masyarakat kesulitan saat akan pergi dari Sambas ke Malaysia.
Kendaraan dipastikan tidak boleh lewat dan harus ditahan.
"Paling terasa ketika masyarakat sakit dan ingin berobat cepat ke Rumah Sakit di Kuching, Serawak Malaysia. Ketika tidak ada road tax, maka harus putar dulu ke PLBN Entikong untuk mengurus road tax, sebelum ke Sarawak," ungkapnya kepada Tribun di Pendopo Gubernur Kalbar, belum lama ini.
Ia berharap operasional road tax PLBN Aruk segera terwujud. Ia terus menyuarakan dan mendesak hal ini ke Pemprov Kalbar maupun Pemerintah Pusat.
"Sudah saatnya PLBN Aruk ada road tax. Masyarakat ingin kendaraan bisa seperti manusia dan barang yang bisa keluar-masuk Sambas-Malaysia begitu juga sebaliknya," tandasnya.
