Miris! Ternyata 332 Ribu Warga Kalbar Buta Huruf, Datanya Tak Terbantahkan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID  - Jumlah warga buta huruf di Kalbar pada 2017 mencapai 332.943 jiwa atau 6,75 persen dari total penduduk Kalbar yang mencapai 4.932.499 jiwa.

Data ini sesuai data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kalbar berdasarkan hasil survei sosial ekonomi nasional.
Angka 6,75 persen ini dari keseluruhan jumlah penduduk Kalbar yang berumur 15 tahun ke atas.

Jika diranking berdasarkan kabupaten/kota, tingkat buta huruf tertinggi berada di Kabupaten Kayong Utara mencapai 9,42 persen.

Baca: Belum Terdata, Kades Semelagi Besar Perkirakan 50 Persen Warganya Buta Huruf

Sedangkan angka buta huruf terkecil berada di Kota Pontianak yakni 3,57 persen.

Pemkab Kayong Utara terus berupaya memberantas buta huruf. Kepala Bidang Pendidikan Non Formal, Dinas Pendidikan dan Kebudaya Kayong Utara Rahma Idrus menerangkan, sesuai data mereka angka buta huruf di Kayong Utara sekitar 2.000 jiwa.

Baca: Miliki 203 Jaringan di Kalbar, Ini Program JNE 2018

Padahal jika merujuk pada data BPS, jumlah buta huruf di Kayong Utara mencapai 10.277 jiwa atau 9,42 persen dari total penduduk Kayong Utara yang mencapai 109.101 jiwa pada 2017.

Rahma mengakui ada perbedaan data antara BPS dan Disdukcapil setempat. Namun, pihaknya terus melakukan pendataaan berkoordinasi dengan aparat desa setempat.

"Kita terus mendata angka buta huruf ini. Jumlah angka buta huruf di KKU sekitar 2.000 orang," ucap Rahma Idrus kepada Tribun, Jumat (26/1/2018).

Rahma menjelaskan, dalam dua tahun belakangan ini, pihaknya terus memberikan program keaksaraan dengan sasaran warga yang berumur 15-50 tahun.

Memang berbagai kendala ditemui di lapangan terkait pemberantasan buta huruf ini. Warga yang terdata sebagai buta huruf, jelasnya, adalah orangtua yang sudah bekerja.

"Yang sudah kita laksanakan di Kecamatan Simpang Hilir dan Sukadana. Untuk kecamatan lainnya seperti Tanjung Satai dan Pulau Maya belum bise dilaksanakan 100 persen, karena data yang ada juga belum valid," terangnya.

Setiap tahun, kata Rahma, Disdikbud terus melakukan program keaksaraan. Rentang umur yang didata dari usia 15 tahun sampai 50 tahun. Alasannya, usia di bawah 15 tahun di KKU masih wajib belajar.

Untuk warga yang buta huruf, jelas Rahma, tersebar disetiap kecamatan. Kebayakan mereka merupakan warga pendatang di KKU.

Upaya pengentasan buta huruf juga dilakukan jajaran Pemkab Mempawah. Jumlah buta huruf di Mempawah mencapai 23.497 jiwa atau 9,1 persen dari total 258.216 penduduk.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Mempawah Firman Juli Purnama mengatakan, berdasarkan data BPS Kabuapaten Mempawah, angka buta huruf di Mempawah mencapai 3.000 jiwa.

Setiap tahun, pihaknya melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang tersebar diberbagai wilayah di Mempawah melakukan program pemberantasan buta huruf.

"Melalui PKBM-PKBM kita terus melakukan pemberantasan buta huruf di Kabupaten Mempawah," ujarnya.

Ia mengklaim, jumlah buta huruf di Kabupaten Mempawah terus mengalami penurunan setiap tahunya. Pada 2017 ini, pihaknya meminta seluruh PKBM melakukan pendataan terhadap masyarakat yang buta huruf.

Selain Mempawah, Kabupaten Sintang juga memiliki angka buta huruf yang besar yakni 35.772 jiwa atau 8,77 persen dari total jumlah penduduk yang mencapai 407.901 jiwa.

Berdasarkan data terakhir yang dihimpun dan diterima Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang pada 2015-2016, masih ada 29.165 penduduk tuna aksara di Kabupaten Sintang.
Jumlah tersebut terbagi menjadi 14.112 laki-laki dan 15.053 perempuan.

"Kita terus menekan tuna aksara ini dengan berbagai cara. Contohnya dengan program paket A, paket B dan dan paket C," ujar Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Yustinus kepada Tribun di ruang kerjanya, Jumat pagi.

Selain itu, pihaknya juga mengajak serta mendorong masyarakat atau orangtua untuk menyadari pentingnya pendidikan.

Terutama untuk menyekolahkan anak-anak dengan wajib pendidikan 9 tahun.

Tingginya persentase buta huruf juga terjadi di Kota Singkawang. Angka buta huruf di Singkawang menurut BPS mencapai 16.018 jiwa atau 7,44 persen dari total penduduk yang mencapai 215.296 jiwa.

Kepala Bidang Kebudayaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang Edy Mustari mengklaim jumlah buta huruf di Kota Singkawang mencapai 2.998 jiwa. "Jumlah ini mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya," kata Edy.

Saat ini, jelas Edy, dinas sedang mendata berapa siswa yang buta huruf dan putus sekolah by name by addres sesuai instruksi wali kota untuk mengikuti program pengentasan buta aksara. Rata-rata yang buta huruf berusia 60 tahun ke atas.

"Dalam pemerintahan yang baru ini, kita sudah boleh mengibarkan bendera bahwa Kota Singkawang bebas buta huruf," ungkapnya.

Pelaksanaan kegiatan buta huruf diprogramkan sesuai dengan anggaran. Tahun ini diprogramkan untuk 100 orang yang harus dimelekkan. Sehingga mereka betul-betul melek aksara.

"Untuk pembelajarannya kami punya 12 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai partner kerja yang ada di Kota Singkawang," pungkasnya.

Perbedaan jauh jumlah data milik BPS juga terjadi dengan data milik Kabupaten Sambas. Hasil survei sosial ekonomi nasional yang dikeluarkan BPS mencatat ada 6,91 persen warga Sambas yang buta huruf. Jika dihitung dengan total jumlah penduduk yang mencapai 529.684 jiwa, angka buta huruf di Sambas mencapai 36.601 jiwa.

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Disdikbud Kabupaten Sambas Helmizan mengungkapkan, data penduduk buta aksara di Kabupaten Sambas pada 2018 mencapai 3.258 jiwa.

Data tersebut diperoleh, dari data penduduk buta aksara di Kabupaten Sambas mulai 2013 sampai 2016 dengan jumlah 7.158 jiwa.

Dari 7.158 warga buta aksara tersebut, 3.900 warga menjalani pendidikan menggunakan dana APBD II tahun 2013 sampai dengan 2017.

"Sehingga masih menyisakan penduduk buta aksara di atas usia 15 tahun sebanyak 3.258 warga," ungkap Helmizan.

Sebanyak 3.258 warga yang masih buta huruf ini, tersebar di 19 kecamatan di Kabupaten Sambas. Dengan rincian sebanyak 1.681 berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 1.577 berjenis kelamin perempuan.

Helmizan mengakui, ada kendala yang dihadapi pihaknya untuk mendapatkan data akurat warga buta aksara.

Lantaran data tersebut masih bersifat sementara, pihaknya melalui UPT berkoordinasi dengan camat dan kades agar benar-benar mendapatkan data valid.

"Pendataan warga buta aksara ada dilakukan, namun hanya untuk usia produktif. Yakni usia 15 sampai dengan 24 tahun, 25 sampai 44 tahun dan 45 sampai 59 tahun," paparnya.

Menurutnya, ada program pendidikan dari usia 0 tahun sampai 6 tahun, yakni PAUD dan TK. Untuk usia 7 tahun sampai 12 tahun itu pendidikan dasar (SD), serta pendidikan SMP di usia 12 tahun ke atas dan dilanjutkan dengan SMA.

Untuk menuntaskan Penyelenggaraan Keaksaraan, walau pun Angka Partisipasi Kasar (APK) Paket A sudah mencapai 91,36 persen, serta Paket B mencapai 72,25 persen, Disdikbud Sambas tetap mendorong untuk mengentaskan buta aksara di Kabupaten Sambas.

"Alhamdulillah, kalau sekarang untuk kegiatan dibawah PKBM, makanya nanti kami akan buat lagi pendataan. Tentunya dengan data yang nanti kami dapatkan, kami akan petakan," ujarnya.

Warga masyarakat yang buta aksara, menurutnya dapat diberikan kesempatan belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang menggelar penyelenggaraan keaksaraan.

"Penyelenggaraan Keaksaraan dalam anggaran program pendidikan non formal Kabupaten Sambas di tahun 2018, kuotanya ada sebanyak 1.800 orang," paparnya.

Selain Sambas, jumlah penyandang buta aksara juga terbilang banyak di Kabupaten Sanggau. Jumlah warga buta huruf di sanggau mencapai 31.489 jiwa atau 6,88 persen dari total penduduk Sanggau yang mencapai 457.701 jiwa.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sanggau Sudarsono memastikan Pemkab Sanggau komitmen mengetas buta huruf dengan membentuk PKBM. "PKBM di bawah naungan Dikbud dan hampir di setiap kecamatan di Kabupaten Sanggau ada PKBM. Sama dengan pendidikan non formal," katanya.

PKBM, jelasnya, merupakan lembaga yang mengelola kegiatan pendidikan di luar sekolah, dari Paket A, C dan buta huruf. Dikabupaten Sanggau, lanjutnya, masih ada warga yang buta huruf. Berdasarkan data pada 2016, ada 4.000 warga yang buta huruf.

"Tentunya secara bertahap pasti akan turun angkanya, karena ada PKBM tadi yang menangganinya. Namun untuk 2017 saya tidak bawa datanya. Selasa (30/1) saja ke kantor untuk data lengkapnya," tuturnya.

Ia menegaskan, Dikbud Sanggau tetap berupaya semaksimal mungkin untuk menanggani warga yang buta huruf. Hal itu ditunjukan dengan hampir setiap dusun di kabupaten Sanggau sudah memiliki sekolah tingkat SD.

"Untuk setiap desa pasti ada sekolah, bahkan bisa lebih dari satu, cuman belum bisa semua dusun ada sekolah. Kategori buta huruf, baca tulis tidak tahu tapi untuk mengetahui nilai uang biasanya tahu, " ujarnya.

BPS juga mencatat ada 16.174 warga buta aksara di Kabupaten Kapuas Hulu. Jumlah ini mencapai 6,35 persen dari total penduduk Kapuas Hulu yang mencapai 254.712 jiwa.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Budaya (Disdikbud) Kabupaten Kapuas Hulu Jumran menyatakan, Pemkab berupaya menangani kasus buta huruf di Kapuas Hulu.

"Terkait berapa jumlah masyarakat yang buta huruf, saya tidak tahu pasti berapa karena ada di kantor. Pastinya tidak di semua kecamatan terdapat masyarakat buta huruf," ujarnya kepada Tribun, Sabtu (27/1).

Jumran menuturkan, pembinaan selalu dilakukan di setiap kecamatan yang ada warganya buta huruf. "Paling tidak mereka yang buta huruf, bisa menggenali huruf dan lambang," ucapnya.

Pihaknya juga berharap dukungan dari masyarakat untuk melaporkan jika ada warga yang buta huruf di sekitar mereka.

"Kita tidak mau ada warga Kapuas Hulu yang tak bisa membaca," pungkasnya.

Dari data BPS, Kabupaten Ketapang menempati pada posisi kedua terbawah untuk angka buta huruf. BPS mencatat ada 5,34 persen penduduk Ketapang atau sekitar 26.437 jiwa yang berstatus buta huruf dari total penduduk mencapai 495.087 jiwa.

Pemerintah Kabupaten Ketapang khususnya Dinas Pendidikan (Disdik) Ketapang fokus menangani hal ini. "Pada 2018 ini kita ingin mendata secara pasti lagi jumlah buta huruf di masing-masing kecamatan di Ketapang," kata Sekretaris Dinas Pendidikan Ketapang, Ucup Supriarna kepada Tribun, Kamis (25/1/2018).

Tujuannya, agar pihaknya bisa mengetahui kantong-kantong wilayah yang masih ada buta aksara. Menurutnya, Disdik Ketapang juga memiliki Program Keaksaraan Fungsional. Jika ada masyarakat yang buta huruf pada satu wilayah, pihaknya akan datang melaksanakan program tersebut di wilayah itu.

"Jadi Program Keaksaraan Fungsional sistemnya seperti jemput bola. Kita mendatangi tempat yang masyarakatnya ada buta huruf. Kemudian, kita kumpulkan dan diberi tutor kepada masyarakat buta huruf itu," jelas Usup.

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan (Disdik) Ketapang Mukhtar Effendi memaparkan, angka buta huruf atau buta aksara di Ketapang tiap tahun sudah menurun.

Berdasarkan data pihaknya, warga yang belum melek aksara pada 2010 mencapai 8.153 jiwa. Kondisi ini menurun pada 2012 mencapai 6.455, dan berkurang pada 2012 menjadi 5.905 jiwa. Tren menurun juga terjadi pada 2013 mencapai 5.805 jiwa, pada 2015 mencapai 3.497, 2016 mencapai 2.932 jiwa dan pada 2017 tersisa 2.182 orang.

"Pada 2014 data kita memang tak ada karena memang tak ada program pengentasan buta aksara di Ketapang," kata Mukhtar.

Ia menambahkan, berdasarkan data 2017 bahwa di antara 20 kecamatan se Ketapang, wilayah yang ada warganya buta huruf sebanyak 11 kecamatan. Kecamatan itu yakni Kendawangan ada 400, Manis Mata ada 100 dan Air Upas ada 218.

Kemudian Kecamatan Tumbang Titi ada 205, Nanga Tayap ada 314, Sandai ada 110, Hulu Sungai ada 105, Sungai Laur ada 150.

Serta Kecamtan Simpang Hulu ada 121, Simpang Dua ada 170 dan Kecamatan Sei Melayu Rayak ada 289 jiwa.

Sedangkan sembilan kecamatan lain yakni Marau, Singkup, Jelai Hulu, Matan Hilir Selatan dan Matan Hilir Utara.

Kemudian Kecamatan Benua Kayong, Delta Pawan, Muara Pawan dan Pemahan tak ada warganya yang buta huruf.

"Namun data yang ada ini biasanya masih ada warga lain yang buta huruf tapi belum terdata. termasuk di kecamatan yang kosong itu kemungkinan masih ada yang buta huruf," jelasnya.

Kabupaten Sekadau menjadi daerah dengan pesentase buta huruf terkecil menurut data BPS yakni 4,86 persen atau sekitar 9.607 jiwa dari total penduduk 197.683 jiwa.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Djemain Burhan menyatakan, angka buta huruf di Kabupaten Sekadau semakin menurun setiap tahunnya. Saat ini, kata dia, tinggal 1.9 persen dari usia 15 tahun ke atas.

"Tinggal 1.9 persen dari usia 15 tahun ke atas. Pada 2010 masih diatas 5 persen di bawah 10 persen. Jadi tingkat buta huruf di Sekadau semakin menurun," ujarnya.

Menurutnya, satu di antara faktor yang membuat angka buta aksara di Sekadau menurun adalah kebutuhan dan kemajuan teknologi. Selain itu, tambah dia, sekolah sudah ada dan tersebar di seluruh wilayah di Kabupaten Sekadau.

Pihaknya juga melakukan upaya pemberantasan buta aksara bekerjasama dengan Universitas Tanjungpura.

"Selain itu, melalui PKBM untuk menuntaskan buta aksara, dan ini sudah banyak sekali menurun," sambungnya.

Djemain mengatakan, para penyandang buta aksara yang ada di Sekadau tersebar di berbagai wilayah, baik di pesisir maupun pedalaman.

Namun, lanjutnya, para penyandang aksara ini dimungkinkan pada mereka yang putus sekolah, seperti hanya mampu sekolah pada kelas dua sekolah dasar.

"Kalau anak yang buta aksara mungkin karena pada saat kelas 2 SD sudah berhenti. Kalau sudah mencapai kelas 3 keatas sudah pasti bisa membaca. Usia muda saya kira sudah tidak ada lagi yang buta aksara, apalagi saat ini sekolah sudah tersebar di Sekadau," tegasnya. (kla/oni/dan/hid/doi/rul/ram/hen/bnd/gam)