Arif Joni Tegaskan Tak Ada Mahar Politik di PKS 

"Jika money politic atau politik uang terkait membeli ataupun membayar orang untuk memilih atau tidak memilih. Itu yang bisa dikatakan temuan pelanggaran dalam pemilu," terangnya. 

Arif Joni akui biaya pemilu sangat tinggi. Sebelumnya, pernah ada wacana di DPR RI bahwa semua biaya mulai saksi, pelatihan, transportasi, kampanye dan lainnya dibiayai oleh negara. Namun, hingga kini wacana itu masih belum ada titik temu karena timbul pro dan kontra.

"Jika di biayai negara, itu lebih adil dan fair. Tapi mampukan negara membiayai proses demokrasi ini. Ujung-ujungnya kembali lagi ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," imbuhnya. 

Biaya politik bisa ditekan apabila partisipasi masyarakat tinggi, sehingga tidak perlu biaya kampanye yang tinggi. Hal ini seperti proses demokratisasi di negara-negara lain yang lebih murah. Ia mengatakan edukasi untuk proses demokrasi lebih murah bagi negara Indonesia sudah perlu diciptakan.

"Misalnya, sekarang ini kan sudah ada teknologi. Bagaimana agar biaya kampanye bisa lebih murah, terus tidak harus menghadirkan massa yang banyak di suatu tempat," ujarnya. 

Melalui pemanfaatan teknologi, masyarakat sudah bisa akses informasi terkait kandidat-kandidat. Otomatis, biaya kampanye bisa ditekan. Lantas, biaya saksi ditanggung oleh negara sehingga tidak membebani pasangan calon. 

"Jadi, PR (pekerjaan rumah_red) sekarang adalah bagaimana menciptakan proses demokrasi dengan biaya seminim mungkin. Ini wacana bersama untuk bisa diwujudkan ke depan," tukasnya.