Wabah Difteri dan Imunisasi

Namun pemerintah sepertinya lalai mengantisipasi dampak penolakan imunisasi.

Data riset Kesehatan Dasar yang dilakukan pemerintah lima tahun sekali, menunjukkan pada tahun 2013 persentase cakupan imunisasi lengkap balita Indonesia baru 59,2 persen, jauh dari ideal.

Sebanyak 32,1 persen anak hanya mendapat imunisasi sebagian. Sisanya tidak diimunisasi sama sekali dengan berbagai alasan, terutama menyangkut halal-tidaknya tindakan imunisasi itu menurut agama.

Gerakan penolakan imunisasi semacam itu harus disikapi dengan tegas. Karena pemahaman medis dan agama yang keliru itu membahayakan diri sendiri dan kemaslahatan orang banyak.

KLB difteri harus disikapi serius oleh seluruh kalangan, mulai dari pemerintah hingga masyarakat dan pemuka agama, bukan hanya kalangan medis.

Seluruh kalangan harus mendukung program penanggulangan KLB difteri dengan melakukan imunisasi ulang agar tidak lagi menimbulkan kerugian bagi negara.

Dalam hal ini masyarakat tidak perlu ragu untuk imunisasi. Karena seperti disampaikan Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Ilham Oestama Marsis, produk vaksin atau pun impor vaksin sudah dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

IDI juga telah meminta sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia sebelum obat dikonsumsi masyarakat.

Pemberian vaksin difteri sangat penting untuk mencegah korban meninggal dunia lebih banyak. Karena itu vaksin atau imunisasi harus dilakukan.

Apalagi sejatinya tak ada alasan keagamaan yang kuat untuk menolak vaksin difteri atau imunisasi jenis lain, seperti pertusis dan tetanus (DPT).