Jawab Tuntutan Masyarakat, BPBD Kalbar Akan Undang Dinas Terkait

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridhoino Kristo Sebastianus Melano

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Belasan Civil Sosiety Organization (CSO), utusan warga terdampak, termasuk organisasi kemahasiswaan yang beraliansi dalam Koalisi Kalbar Menggugat (KKM) menggelar audiensi dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat, TTA Nyarong.

Audiensi dilakukan di Kantor BPBD Provinsi Kalimantan Barat, Jalan Adi Sucipto Pontianak, Rabu (11/10/2017).

KKM melakukan audiensi untuk membahas penanganan pasca bencana ekologis (banjir) pada akhir Agustus 2017.

Pasca bencana ekologis akan berdampak pada kondisi ribuan warga terdampak di beberapa daerah terutama di desa-desa Kecamatan Jelai Hulu dan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang.

Beberapa di antaranya gangguan kesehatan, sakit dan sebagainya yang seharusnya segera ditangani pihak-pihak terkait.

Audiensi diterima dengan baik oleh Kepala BPBD Kalbar, TTA Nyarong beserta staf.

BPBD akan memfasilitasi KKM dan perwakilan masyarakat untuk mengundang dinas terkait sebagaimana tuntutan yang mereka sampaikan.

"Ini kita undang semua, termasuk nanti mengundang Pemkab Ketapang. Jadi solusinya begitu. BPBD tidak berjalan sendiri," katanya.

Dengan memanggil mereka, nanti akan diminta tanggungjawab masing-masing dinas terkait, terutama Pemkab Ketapang.

Ia juga meminta data detail yang lengkap, mengenai jumlah penduduk. Misalnya berapa ibu hamil, berapa yang melahirkan, yang sakit, jumlah bayi dan lain sebagainya.

"Kita menargetkan akhir bulan ini rencana pertemuan dapat dilaksanakan," ungkapnya.