Angka Kemiskinan Pontianak Meningkat, Perlu Penanganan Serius

Citizen Reporter
Jimmy Ibrahim
Humas Pemkot Pontianak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sebagai wujud transparansi dan keterbukaan informasi publik, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menggelar seminar bedah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2018 di Aula Keriang Bandong Kantor Bank Indonesia Perwakilan Kalbar, Selasa (3/102017).

(Baca: Waspada! Pesan Penipuan Berseliweran, Kapolsek Pontianak Utara Imbau Warga Lakukan Ini )

Bedah RAPBD ini rutin digelar Pemkot Pontianak setiap tahunnya dan menghadirkan beberapa narasumber seperti dari Kementerian Menteri Dalam Negeri, Indonesia Corruption Watch (ICW) dan narasumber lainnya.

Bertemakan 'APBD Untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Pontianak', bedah RAPBD ini tidak hanya dihadiri para peserta, seminar ini juga disiarkan secara live streaming dan mampu menyedot sebanyak 2 ribu pengunjung.

(Baca: IKEH 69 - 4 Fakta Terbaru Ini Bikin Kamu Geleng Kepala, Pendidikan 9 Anggotanya Terungkap )

Wali Kota Pontianak, Sutarmidji yang juga sebagai pembicara utama, menjelaskan, bedah RAPBD ini bertujuan untuk menyampaikan kepada masyarakat terkait hal-hal yang memang akan dilakukan perbaikan-perbaikan secara menyeluruh di Kota Pontianak.

Keterlibatan masyarakat dalam seminar bedah RAPBD ini diperlukan sebagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

"Supaya masyarakat bisa ikut serta dalam kegiatan pembangunan," ujarnya.

(Baca: Minimalisir Laka Lantas, Ini Yang Dilakukan Satlantas Polres Sintang )

Dalam APBD 2018 ini, pihaknya fokus pada bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur jalan dan saluran serta pengentasan kemiskinan.

Daerah kumuh di Kota Pontianak, kata Midji, masih cukup banyak yakni sekitar 5 persen.

Angka kemiskinan berdasarkan data penduduk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pontianak sekitar 5 persen.

Namun bila dilihat dari data penduduk di statistik sekitar 5,2 persen. Angka kemiskinan itu cenderung meningkat sehingga perlu penanganan yang serius.

(Baca: Cegah Kenakalan Remaja, Disdikbud Provinsi Apresiasi Gelaran Turnamen Voli SMAN 7 )

"Artinya, perbaikan penghasilan orang miskin itu perlu menjadi prioritas dan beban-beban dari orang miskin itu seperti untuk pembiayaan sekolah anaknya, kesehatan itu harus menjadi perhatian," sebutnya.

Oleh sebab itu, dalam APBD ada 15 ribu cadangan BPJS dan sekitar Rp 1 miliaran untuk bantuan pendidikan bagi keluarga tidak mampu serta 300 ton beras untuk cadangan pangan bagi mereka yang sewaktu-waktu perlu mendapat bantuan pangan beras.

Bahkan, dalam website milik Pemkot Pontianak (https://pontianakkota.kemiskinan.id), data kemiskinan lebih spesifik dengan menampilkan 29 ribu jiwa berdasarkan by name by address.

Midji menambahkan, pihaknya akan melengkapi data itu dengan mencantumkan postur dari anak-anak keluarga miskin. Tujuannya, supaya mereka bisa direkrut sebagai tenaga keamanan atau satpam.

(Baca: Bang Napi Meninggal - Ini Pesan Khusus Almarhum Arie Hendrosaputro Pada Biker, Waspadalah! )

"Di situ akan dimuat pendidikannya, tinggi dan berat badan sehingga kalau ada pihak yang membutuhkan tenaga satpam, bisa merekrut mereka yang memenuhi syarat. Program pelatihan satpam juga kita lanjutkan," ungkapnya.

(Baca: Diduga Mabuk Berat! Oknum Polisi Tembak Bagian Sensitif Seorang Wanita Pemandu Lagu Karaoke )

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak, Hendro mengungkapkan bedah RAPBD Pontianak sudah kesekian kalinya digelar.

Bedah anggaran dilakukan sebelum draf masuk ke DPRD. Hal itu dilakukan agar ketika ada masukan, draf masih bisa diperbaiki.

"Kali ini dari kegiatan, ada juga masukan baik dari audien maupun pembahas yang harus menjadi perhatian dari kita. Ini akan kita sesuaikan nanti," ucapnya.

(Baca: ICW Harap Masyarakat Pro Aktif Awasi Penggunaan Anggaran Pemkot )

Lantaran waktu yang terbatas, Hendro mengatakan jika masih ada masukan, pihaknya siap menerima. Dia ingin apa yang dilakukan Pontianak, bisa jadi contoh bagi daerah lain di Kalbar.

Sayangnya, dari 14 kabupaten kota yang diundang, hanya perwakilan dari Kabupaten Mempawah yang hadir.

"Masyarakat menuntut adanya transparansi, kita di Pontianak ingin menjawab itu dari perencanaannya juga harus transparan sampai penggunaan dan pelaksaan," paparnya.