Tangkal Isu Sara, IMTEK Gelar Deklarasi Peserta Dialog Publik

Citizen Reporter
Imbran
Ketua Ikatan mahasiswa Kecamatan Teluk keramat (IMTEK)

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Ikatan Mahasiswa Kecamatan Teluk Keramat (IMTEK) menggelar Deklarasi Peserta dialog Publik oleh organisasi kemahasiswaan dan organisasi mahasiswa daerah dalam rangka merajut Kebhinekaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui penguatan nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Kegiatan ini upaya dalam mengcounter isu sara yang dapat memecah belah persatuan bangsa.

"Dalam beberapa bulan terakhir ini Indonesia di hadapkan persoalan disintegrasi,intoleransi antar sesama anak bangsa sehingga hal tersebut dapat menciderai eksistensi ideologi bangsa yang selama ini telah terjaga sejak indonesia merdeka 72 tahun yang lalu. Persoalan ideologi bangsa Pancasila DAN bhineka tunggal Ika semestinya sudah tuntas dalam penerapannya," ujar Ketua Ikatan mahasiswa Kecamatan Teluk keramat (IMTEK), Imbran, Selasa (29/8/2017).

(Baca Juga: IMTEK Kabupaten Sambas Gelar Dialog Publik di Pontianak

Menurutnya pula Indonesia merdeka sudah cukup dewasa dalam berbangsa  dan bernegara.

Namun saat ini mestinya tidak membicarakan perselisihan dalam perbedaan akan tetapi dari perbedaan tersebut membicarakan bagaimana upaya membangun ideologi.

"Seharusnya sekarang yang dipermasalahkan pembangunan kedepan supaya negara semakin kuat,kokoh dalam penetapan sendi sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentu sebagai bentuk respon dari peristiwa bangsa yang mengkhawatirkan yang mengarah kepada perpecahan bangsa,sehingga kita mengindikasi adanya pihak pihak atau oknum yang tidak bertanggung jawab dengan sengaja untuk merongrong persatuan dan kesatuan bangsa," lanjutnya.

Hal demikian ini menurutnya tentu sangat tidak diingin kan, oleh karena itu, peserta dialog menggagas kebhinnekaan dan toleransi dengan merekomendasikan sekaligus mendeklarasikan secara terbuka kepada pihak pihak yang berwewenag untuk menjaga keutuhan NKRI. Baik dari unsur TNI, Polri, DPR Pemerintah Pusat hingga daerah.

"Rekomendasi dan deklarasi ini adalah Meminta kepada aparat keamanan dan penegak hukum untuk menindak tegas oknum/orang yang bertentangan dengan pancasila. Menghimbau kepada masyarakat dan ormas untuk menerima dan menjalankan nilai nilai pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," ujarnya.

Tak kalah penting menurutnya saling menghargai,menghormati terhadap sesama anak bangsa untuk menjaga kerukunan umat beragama. Mereka juga meminta kepada aparat penegak hukum dan keamanan untuk melakukan pencegahan sini yang terjadi di akar rumput sebagai bentuk meminimalisir apabila terjadi terjadi konflik.

"Kemudian Mencegah terjadi nya pergeseran pemahaman ideologi ke ideologi selain pancasila. Memberikan edukasi tentang nilai nilai pancasila ke berbagai stakeholder bangsa. Melakukan/mengadakan kegiatan nyata secara kontinue/terus menerus yang dapat merangkul elemen  masyarakat sebagai bentuk antisipasi menjaga kebhinekaan dan toleransi," katanya.

Selain itu rekomdasi tersebut diakuinya juga menyasar kepada media sosial termasuk peran tokoh agama.

"Mendorong media elektronik dan cetak untuk meredam isu isu atau informasi yang bersifat provokatif yang memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI. Memaksimal peran tokoh agama/masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif menumbuhkan nilai nilai pancasila serta mencegah terjadinya penggumpulan masa yang bersifat konfrontatif yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI," tutupnya.