Apresiasi Sikap Responsif DPR

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Setelah mendapat kecaman dan penolakan keras dari banyak kalangan, atau meminjam istilah Ketua Tim Pengkajian Rencana Revitalisasi Kompleks Senayan, Fahri Hamzah, karena dunia ribut dengan apa yang hendak dikerjakan DPR, akhirnya rencana proyek pembangunan apartemen untuk anggota dewan dibatalkan.

Kepastian pembatalan proyek apartemen DPR di Taman Ria Senayan itu disampaikan Ketua DPR Setya Novanto kepada wartawan di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa (22/8/2017).

Novanto mengaku sudah berbicara dengan Fahri Hamzah selaku ketua tim pengkajian rencana revitalisasi Kompleks Parlemen.

"Ya ini saya langsung bicara dengan saudara Fahri Hamzah dan Pak Fadli (Wakil Ketua DPR -red). Itu sudah final kita putuskan bersama, yang itu lebih kita pikirkan adalah yang penting buat kepentingan yang lebih jauh adalah untuk kepentingan rakyat," kata Setya Novanto.

(Baca Juga: Digeledah KPK, Keponakan Setya Novanto Boyong Keluarga Tinggalkan Rumah

Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan, begitu mendapat penjelasan soal proses yang sangat panjang dan saat saat ini rumah dinas DPR di Ululjami dan Kalibata masih layak dan terjangkau (jaraknya) anggota DPR dalam melakukan rapat-rapat, Fahri Hamzah setuju.

"Jadi saya rasa itu kita batalkan enggak perlu ada pembangunan-pembangunan apartemen," imbuh Novanto.

Seperti diberitakan, DPR RI meminta anggaran tahun 2018 sebesar Rp 7,2 triliun dan konon sudah disetujui pemerintah Rp5,7 triliun.

Sebagian anggaran itu digunakan untuk pembangunan gedung baru, perpustakaan, dan apartemen untuk para wakil rakyat.

Dalih DPR meminta apartemen karena rumah dinas anggota Dewan di Kalibata dianggap terlalu jauh dari Senayan. Jaraknya sekitar delapan kilometer.

Sikap responsif DPR atas tuntutan publik yang meminta rencana proyek apartemen DPR di Senayan dibatalkan patut kita apresiasi.

Sebagai wakil rakyat, mereka ternyata masih mau mendengar suara rakyat dan lebih mendahulukan urusan rakyat daripada ambisi pribadi mereka yang sudah banyak menerima privilege.

Di tengah defisit anggaran dan utang negara yang besar, kesulitan yang dihadapi rakyat saat ini, dan kelesuan yang dihadapi dunia usaha, DPR memang sudah semestinya memprioritaskan anggaran yang ada untuk hal-hal yang produktif.

Pembatalan rencana membangun apartemen wakil rakyat ini sudah tepat.

Namun akan lebih elok lagi, bila DPR juga membatalkan rencana merenovasi gedung DPR yang beberapa tahun lalu diusulkan oleh DPR melalui pimpinan dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT).