Pemkab Landak Sangat Mendukung Program Sejuta Rumah

Citizen Reporter

Staf Bupati Landak, Martin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK - Bupati Landak Karolin Margret Natasa mengatakan Pemerintah Landak siap mensukseskan program pembangunan satu juta rumah dari Pemerintah Pusat. Yaitu program perumahan yang ditempati oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah.

"Kita siap dukung program tersebut, karena itu yang menjadi salah satu program unggulan dari Bapak Presiden Joko Widodo," tutur Karolin usai menandatangani Piagam Kerja Sama Program Pembangunan satu juta unit rumah di Golden Tulip Hotel Pontianak,  Senin (21/8).

Kegiatan yang mengusung tema "Dalam rangka mempercepat program pembangunan satu juta unit rumah dan penerapan PP no 64 tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Dihadiri oleh Gubernur Kalbar, Cornelis, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar, Sugiyono, Bupati dan Walikota se- Kalbar, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten dan Kota se Kalbar, Ketua DPD REI Kalbar Sukiryanto serta tamu undangan lainnya.

Lanjut Karol, Pemerintah Kabupaten Landak telah melakukan publikasi tahap awal, bersama pihak pengembang. Diperkirakan akan dibangun seribu unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Landak akan mendapatkan bantuan perumahan tanpa DP, kemudian bisa dicicil lewat KPR," katanya.

Kemudian dari Pemkab Landak juga akan memfasilitasi pembebasan beberapa pajak daerah, khusus untuk mempermudah masyarakat berpenghasilan rendah. Mantan anggota DPR RI itu juga menjelaskan, program tersebut akan diprioritaskan bagi TNI, Polri, PNS dan bagi masyrarakat yang berpenghasilan rendah akan dibuat khusus.

Diakuinya juga bahwa, surat persetujuan bersama pihak pengembang telah ditanda tangani dan saat ini masih dalam proses pendataan. "Kami juga sudah berpesan kepada pihak developernya, dalam melaksanakan kegiatan menyelesaikan semua secara baik," bebernya.

Dalam arti ini memang perumahan bagi masyarakat yang kurang mampu, bukan berarti fasilitasnya harus dikurangi. "Tetap harus sesuai dengan standar seperti sanitasinya, saluran airnya sehingga nanti kedepan tidak banjir," tegas Karolin.

Di samping pembangunan rumah dan penataan kawasan yang sesuai standar, Dokter lulusan Unika Atmajaya Jakarta itu menekankan bahwa program unggulan Pemerintah Pusat tersebut harus tepat sasaran.

"Semuanya harus dibuat sesuai dengan standar yang baik,walau pun ini untuk masyarakat kita yang berpenghasilan rendah. Murah karena disubsidi oleh Pemerintah. Sekarang target kita bagaimana ke depan nanti tidak sampai salah sasaran," harapnya.

Masalah tanahnya sudah siap, tinggal bagaimana nanti dicek dengan pihak BPN. "Bagaimana pemecahan sertifikatnya, nanti akan kita komunikasikan dengan pihak BPN. Agar bisa diperoses dengan cepat," pungkasnya (*).