DPR RI Nilai Ketapang Perlu Pinjaman Dana Luar
Anggota DPR RI Michael Jeno bersama BUMN, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menyelenggarakan Roundtable Meeting di ketapang
Penulis: Subandi | Editor: Dhita Mutiasari
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Subandi
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG, – Anggota DPR RI Komisi XI, Michael Jeno bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menyelenggarakan Roundtable Meeting dan Dialog Media di Hotel Aston Ketapang, Rabu (9/8/2017).
Tema kegiatan ini “Penguatan Program Infrastruktur Dasar Serta Pembangunan Kemandirian Ekonomi di Kalimantan Barat” bertujuan mendiskusikan mengenai pembiayaan pembangunan infrastruktut khususnya di Ketapang.
“Seperti kita tahu Presiden Jokowi-JK program utamanya ialah untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur di Indonesia,” katanya Michael kepada wartawan di Ketapang, Rabu (9/8/2017).
Ia menjelaskan untuk mengejar ketertinggalan itu kebutuhan dananya hingga 2019 sekitar Rp 5 ribu triliun. Sedangkan kekuatan anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) tiap tahunnya hanya sekitar Rp 2 ribu triliun.
(Baca Juga: Siap Pinjamkan Rp 375 Miliar untuk Pembangunan di Ketapang
Kemudian di antara Rp 2 ribu triliun itu rata-rata Rp 300 triliun hingga Rp 350 triliun untuk pembangunan infrastruktut. Maka untuk lima tahun baru Rp 1.500 triliun untuk pembangunan infrastruktut di Indonesia.
Maka masih kurang Rp 3 ribu triliun untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur di Indonesia hingga 2019. “Jadi kalau hanya berharap pembangunan infrastruktur pada APBN dan APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah-red) maka tidak cukup,” jelasnya.
“Sehingga dicarilah alternative pembiayaan pembangunan infrastruktur tersebut. Makanya PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur-red) yang saya ajak ini merupakan instansi untuk mencari sumber-sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur,” lanjutnya.
Menurutnya PT SMI mencari sumber dana yang bungganya rendah dari mana saja.
Kemudian dibawa untuk mengisi kekurangan Rp 3 ribu triliun itu. Dana PT SMI juga bisa dimanfaatkan untuk pembangunan di Kalimantan Barat termasuk Ketapang.
“Jadi kita ambil contoh Ketapang. Kalau pembangunan infrastrukturnya hanya berharap pada ABPD saja tentu pembangunanya akan terbatas. Lantaran kebutuhan dana untuk pembangunan infrastrukturnya snagat besar sekali,” ungkapnya.
“Misalnya pembanagunan Jl Pelang membutuhkan dana Rp 60 miliar. Karena dana terbatas akhirnya pembangunannya dicicil satu tahun Rp 15 miliar. Sehingga pembangunanya baru bisa selesai tiga, empat atau lima tahun, lama selesainya,” tambahnya.
Jika biayanya itu menggunakan dana pinjaman dari PT SMI. Maka pembangunannya bisa dilaksanakan sekaligus atau selesai satu tahun saja.
“Kemudian pinjamannya dibayar cicil menggunkan APBD dengan bungan rendah hanya 7 hingga 7,5 persen,” tuturnya.
