Jelang Pilgub 2018, Masyarakat Perbatasan Jangan Termakan Rayuan dan Janji Manis

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridhoino Kristo Sebastianus Melano

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua Forum Perbatasan Kalbar, Abelnus mengatakan isu perbatasan menjadi isu yang sangat seksi untuk menjadi tema kampanye Calon Gubernur Kalbar mendatang.

Masyarakat perbatasan tidak perlu termakan rayuan janji manis para kandidat, karena Pengelolaan Wilayah Perbatasan otoritas penuh pemerintah pusat.

Masyarakat perbatasan harus realitis dan harus mengetahui latar belakang setiap Bakal Calon Gubernur nanti.

"Kita harus tahu prestasinya selama dia menjadi Bupati maupun Anggota DPR jika dia berlatarbelakang dari kalangan legislatif, menjadi Bupati saja dia gak mampu membangun daerah, apalagi menjadi gubernur, calon seperti itu gak perku dipilihlah. Karena menjadi Gubernur akan memiliki daerahnya yang sangat luas sekali, dan dia tak akan mampu membangunnya," katanya, Kamis (13/7/2017).

Baca: Sejak PLBN Badau Diresmikan Jokowi, Perekonomian Warga Perbatasan Berkembang

Sebagai masyarakat tidak boleh terjebak dengan isu-isu dan janji manis para bakal calon.

Masyarakat harus benar-benar mengenalinya. Pembangunan perbatasan saat ini menjadi pekerjaan rumah yang sangat serius bagi gubernur Kalbar ke depanya.

Dia harus mampu melakukan komunikasi dan menyakinkan pemerintah pusat (Pempus).

"Setelah Pempus yakin, maka Kementerian terkait akan membangun perbatasan sesuai dengan kebutuhan di sana," jelasnya.

Saat ini pembangunan perbatasan masih jauh dari pangang api, artinya depan tampak masak alias matang, namun dalamnya masih semerautan.

Pemerintah juga harus mengubah paradigma membangun. Jangan hanya mengejar pembangunan fisiknya saja, namun pemerintah segera membangun manusianya.

Seperti membangun SDM nya dengan memberikan beasiswa kepada pemuda perbatasan, membangun fasilitas kesehatan dan pendidikan, yakni Rumah sakit rawat inap di kecamatan perbatasan dan memberdayakan sarjana lokal untuk mengabdi di instansi yang ada di perbatasan seperti PLBN, imigrasi dan bea cukai.

"Saat ini tenaga medis dan tenaga imigrasi serta bea cukai masih dari luar, sehingga sarjana setempat hanya menjadi penonton," jelas Abel.

Ke depannya diharapkan kandidat calon gubernur harus mampu memperjuangkan nasib sarjana setempat untuk mengabdi di daerahnya.

Tenaga medis di Puskesmas dan tenaga pendidikan harus mendatangkan dari program nusantara sehat yang notabene dari pulau Jawa dan Sumatera menjadi tenaganya, padahal sarjana setempat ada, seperti Bidan, perawat dan guru.

"Seharusnya pemerintah tidak harus mengirim dari luar, cukup berdayakan sarjana setempat," pintanya.