Badko HMI Pertanyakan Status WTP Kabupaten/Kota di Kalbar

Oleh: Adi Afrianto

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Badko HMI Kalbar, melalui ketuanya Muhammad Faiz mempernyatakan predikat WTP yang disandang beberapa kabupaten kota di Kalbar terkait dengan KPK menahan empat tersangka kasus dugaan suap terkait predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) tentang kasus Jual beli predikat WTP di BPK.

Menurut Faiz, dengan adanya kasus tersebut menjadikan polemik ditengah masyarakat tentang daerah-daerah yang mendapatkan predikat WTP.

"Apakah betul atau tidak kebenaran itu atau hanya sebuah pesanan untuk mengelabui mata masyarakat agar kinerja pemerintah di anggap baik," ungkapnya, Senin (29/05/2017).

Maka dari itu, Ketua Badko HMI Kalbar ini mengecam kebenaran tersebut, karena jika memang terbukti diantara daerah-daerah yang memiliki predikat WTP palsu akibat dari suap menurutnya merupakan tindakan pembohongan publik untuk kepentingan politik.

Baca: Kamu Pria! Wanita dengan 4 Zodiak Ini Tak Mudah Ditaklukkan, Berikut Tipsnya

Baca: Miris Melihatnya, Seorang Bocah 17 Bulan Menyusu Pada Jasad Ibunya yang Telah Meninggal

"Melalui diskusi internal Badko HMI Kalbar terkait kasus tersebut, kami menegaskan bahwa KPK harus mengusut tuntas kemungkinan daerah-daerah yang terlibat penyuapan predikat WTP tersebut," katanya.

Dikatakannya, sangat disayangkan jika BPK sebagai lembaga tertinggi di indonesia yang berfungsi sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan diadakan suatu badan pemerintahan di cederai oleh oknum-oknum yang hanya mementingkan perutnya sendiri.

"Selain itu berdasarkan UU nomor 15 tahun 2006 sudah jelas peran dan fungsi BPK itu sendiri, dengan adanya kasus ini kami mempertanyakan predikat WTP yang di sandang beberapa kabupaten kota yang ada di Kalimantan Barat khususnya," tukasnya.

Penulis:  Ketua Badko HMI Kalbar