Media Gathering BPJS Kesehatan Singkawang

Selain itu menurutnya stakeholder maupun masyarakat untuk tidak segan memberikan kritik kepada BPJS kesehatan. Agar pelayanan dapat semakin baik....

Penulis: Try Juliansyah | Editor: Mirna Tribun
TRIBUNFILE/IST
Ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Try Juliansyah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - BPJS Kesehatan Singkawang menggelar Media Gathering bersama jurnalis, di Aula Dayang Resort Singkawang, Senin (22/5/2017).

Dimana menurut Kepala BPJS Kesehatan Cabang Singkawang, Mardani, mustahil program JKN KIS dapat menyebar dengan baik di masyarakat tanpa dukungan dan sinergitas berbagai pihak.

"Tujuan digelarnya Media Gathering ini supaya terjalin sinergitas dan keterbukaan tentang JKN-KIS, guna menginformasikan agar masyarakat mengetahui tentang program JKN-KIS. Karena, sangat mustahil program JKN-KIS akan berjalan dengan baik tanpa adanya penyampaian informasi yang baik ke masyarakat khususnya di Kota Singkawang," ujarnya.

Ia juga mengatakan saat ini kepesertaan JKN-KIS yang ada di kota Singkawang masih sangat jauh dari harapan pemerintah pusat.

Baca: BREAKING NEWS: Dua Bangunan di Putussibau Selatan Ambruk

Dimana hal ini didasarkan pada perbandingan persentase kepesertaan JKN KIS Nasional dan di Kota Singkawang.

"Untuk saat ini, dari 258 ribu jiwa jumlah penduduk di Kota Singkawang, hingga 22 Mei 2017 baru sekitar 135 ribuan atau sekitar 52,54 persen yang sudah terdaftar ke JKN-KIS. Sementara itu di Nasional sudah mencapai 71 persen, inilah yang menjadi tugas berat kami dan tentu diperlukan dukungan berbagai pihak," tuturnya.

Selain itu menurutnya stakeholder maupun masyarakat untuk tidak segan memberikan kritik kepada BPJS kesehatan. Agar pelayanan dapat semakin baik dan tentunya tidak ada kecurangan yang terjadi lapangan.

"JKN KIS berdasarkan intruksi kemenkes, biaya peserta ditanggung, sehingga jika ada yang meminta tambahan biaya bisa segera menghubungi petugas kami di fasilitas kesehatan tersebut. Atau bisa juga langsung menghubungi saya, jadi bisa kita lihat sama-sama kenapa bisa ada tambahan biaya," ujarnya.

Menurutnya ini biasanya dikarenakan ada oknum yang bermain dan tentu saja ini harus dihentikan.

"Ini harus memang diawasi juga, karena jika sekali mereka berhasil biasanya keterusan yang akhirnya merugikan peserta JKN KIS," tutupnya.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved