Ada Isu Kemunculan PKI, Pernyataan Presiden Jokowi Bikin Merinding!

Dari PBNU, hadir Sekjen PBNU Helmy Faisal Zaini, sedangkan Muhammadiyah diwakili oleh Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Syaiful Bakhri.

Jokowi juga meminta kepada masyarakat Indonesia agar menghentikan gesekan yang terjadi.

Lebih lanjut Jokowi menegaskan jika kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul memang dijamin konstitusi.

Namun, kebebasan tersebut harus sesuai koridor hukum, Pancasila dan UUD 1945.

"Dan harus berada dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika," kata Jokowi.

Dalam pertemuan tersebut, Jokowi lewat pidatonya juga menyatakan kegelisahan terkait kondisi persatuan bangsa saat ini.

Presiden Joko Widodo mengungkapkan kemarahannya saat menjawab pertanyaan wartawan terkait pencatutan nama Presiden dalam permintaan saham Freeport di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/12/2015). Presiden menilai bahwa tindakan itu melanggar kepatutan, kepantasan, moralitas dan wibawa negara.  (KOMPAS/WISNU WIDIANTORO)

Berikut pernyataan utuh Presiden Jokowi:

Saya baru saja bersilaturahmi dengan beliau-beliau, tokoh agama dari Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Konferensi Wali Gereja Indonesia, Persekutuan Gereja Indonesia, perwakilan umat Buddha Indonesia, dari Hindu Dharma Indonesia dan majelis tinggi Konghucu Indonesia serta Panglima TNI dan Kapolri untuk membicarakan dinamika kebangsaan yang menjadi perhatian kita bersama.

Saya senang mendengar komitmen semua tokoh agama dan umatnya untuk terus menjaga terus mempertahankan dan terus memperkokoh Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Saya senang dan berterima kasih mendengar komitmen semua umat beragama untuk terus menjaga persatuan, persaudaraan, perdamaian dan toleransi antarumat antarkelompok dan antargolongan.

Saya juga senang dan berterima kasih atas komitmen semua pihak untuk membangun demokrasi yang sehat dan mendukung penegakan hukum. Saya perlu tegaskan di sini bahwa kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul itu dijamin oleh konstitusi kita.

Tapi saya juga perlu tegaskan bahwa kebebasan tersebut harus sejalan dengan koridor hukum. Harus sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Harus berada dalam bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Jikalaupun dalam beberapa waktu terakhir ini ada gesekan antarkelompok di masyarakat, mulai saat ini saya minta hal-hal tersebut, gesekan-gesekan tersebut, untuk segera dihentikan. Jangan saling menghujat.