Bantah Pembubaran HTI, Ini Penjelasan Ivan

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Humas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kalbar, Ivan menuturkan dengan adanya rencana pemerintahan melalui Menkopolhulkam ingin membubarkan HTI, menurutnya untuk di Kalbar sendiri HTI masih beraktivitas seperti biasa.

"Tetap seperti biasa, Kan memang tidak ada pembubaran, dakwah akan tetap dilakukan karena memang kewajiban dari Allah SWT," ujarnya, Jumat (12/5/2017) saat dihubungi Tribun Pontianak.

Menurutnya, hal yang dikemukan oleh Menkopolhulkam merupakan suatu rencana, karena untuk pembubaran masih ada prosedur dan skema yang harus dilakukan.

"Itu akan merencanakan, apakah pembubaran hanya sekedar pengumuman? Sementara negeri ini punya prosedur, dan skema dalam melakukan pembubaran, nah sampai hari ini belum ada prosedur yang dilakukan pemerintah," katanya.

Secara nasional, dikatakanya HTI mencoba menjelaskan termasuk membantah isu pembubaran, sekaligus menyatakan bahwa pembubaran tersebut banyak permasalahan.

"Nah namun tentu saja secara metode aktivitas HTI, tetap melaksanakan aktivitas dakwah pemikiran tanpa kekerasan," ujar dia.

Untuk sementara, menurutnya HTI masih melihat situasi yang baru-baru terjadi baik nasional dan lokal. Diakuinya disisi lokal, memang banyak kejadian-kejadian yang terjadi di Kalbar.

"Apa yang dilakukan pemerintah tidak hanya mengganggu HTI, tapi mengganggu elemen umat yang lain, khususnya umat Islam, aktivitas dakwah dianggap masalah, negeri ini tidak lagi berdasarkan hukum, namun semau hati penguasa membuat kebijakan, jadi bisa jadi akan menimpa siapapun," terangnya.

Menurutnya pula, upaya HTI menghadapi rencana pembubaran oleh Pemerintahan dari HTI pusatlah yang akan menindaklanjutinya dan dipastikannya tentu saja akan ada upaya-upaya yang dilakukan.

Untuk aksi 20 Mei yang hendak di lakukan Persatuan Orang Nelayu (POM) Kalbar, Ia mengaku belum mengetahui seperti apa bentuknya, namun jika untuk membela agama dan ulama menurutnya wajar saja.

"Nah aksi tanggal 20, saya belum tau pasti seperti apa bentuknya. Saya pikir wajar saja kalau ada yang menuntut, karena memang pernyataan beliau (Cornelis, Red) mengundang konflik, semestinya sebagai pejabat publik harus menjaga kondusifnya suatu wilayah," pungkasnya.