Citizen Reporter
Ketapang Selenggarakan Rakor Kependudukkan se-Kalbar
Kepala Disdukcapil Ketapang sekaligus Ketua Panitia, Mansen SH dalam laporannya mengatakan, kegiatan rakor Disdukcapil se-Kalbar dilaksanakan setiap..
Penulis: Subandi | Editor: Mirna Tribun
Yakni menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
“ program prioritas nasional dibidang pelayanan administrasi kependudukan, yaitu memenuhi hak-hak penduduk agar memiliki dokumen kependudukan” ucap Dia.
Program pemerintah dibidang tertib administrasi kependudukan tersebut juga sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang.
Yakni mewujudkan Kabupaten Ketapang yang maju menuju masyarakat sejahtera.
Misi pertama, melaksanakan tata kepemerintahan yang baik.
Bupati meminta dalam melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dengan cepat dan akurat dengan didukung aparatur yang bekerja profesional, jujur, inovatif dan disiplin serta tidak diskriminatif.
Rakor mengusung tema melalui Rakor Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Se Kalimantan Barat, Kita Tingkatkan Singkronisasi Dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan, Serta Optimalisasi Perekaman KTP Elektronik di Kecamatan.
Menurut mantan anggota DPRD Ketapang ini menjadi isu sentral dan perlu didiskusikan bersama peserta rakor.
Sebab, administrasi kependudukan menjadi salah satu bagian dari program prioritas nasional dibidang pelayanan administrasi kependudukan.
Percepatan perekaman e-KTP bagi penduduk harus menjadi skala prioritas daerah dalam rangka akurasi data penduduk. Sekaligus mendukung percepatan target nasional.
“Melalui pembahasan dalam Rakor ini diharapkan ada kesamaan persefsi. Sehingga pelaksanaan perekaman e-KTP dapat berjalan baik dan dapat memenuhi target sebagaimana yang diharapkan,” kata Bupati.
Selain itu Bupati menghimbau pelayanan administrasi kependudukan perlu ditingkatkan.
Sejalan dengan tuntutan pelayanan kepada masyarakat yang harus memenuhi standar tekhnologi informasi, dinamis tertib dan tidak diskriminatif.
Hal ini dilakukan menurut Dia dalam rangka mencapai standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima terhadap permasalahan kependudukan.
Oleh karena itu, peran serta aktif dari semua pihak sangat dibutuhkan.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pontianak/foto/bank/originals/bupati-ketapang-martin-rantan_20170509_132529.jpg)