BREAKING NEWS: Polisi dan TNI Kawal Aksi Damai POM Kalbar

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Tito Ramadhani

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ratusan massa dari berbagai organisasi yang tergabung dalam Persatuan Orang Melayu (POM) menggelar aksi damai di Bundaran Digulis, Jalan Jend A Yani, Pontianak, Sabtu (6/5/2017) sekitar pukul 16.00 WIB.

Aksi damai massa tampak mendapatkan pengawalan ketat dari personel Polri dan TNI. Sejumlah kendaraan taktis, seperti mobil Water Canon juga disiagakan tak jauh dari lokasi berlangsungnya aksi.

Dalam aksi damai ini, selain berorasi, massa juga tampak membawa sejumlah poster. Aksi damai ini sebagai bentuk reaksi massa atas penolakan kedatangan Ketua DPP FPI, Ustaz Sobri Lubis dan Ustaz Hidayat Quaiandri Batangtaris, hingga kembali dipulangkan ke Jakarta, sesaat setelah keduanya tiba di Bandara Internasional Supadio pada Jumat (5/5/2017) malam.

Ketua Persatuan Orang Melayu (POM) Kalbar, Agus Setiyadi mengungkapkan, aksi damai ini merupakan bentuk reaksi pihaknya, atas pidato Gubernur Kalbar, Cornelis yang dianggap pihaknya sebagai ucapan yang memprovokasi.

"Aksi damai ini dalam rangka menggugat pidato Gubernur Kalbar yang kami nilai sangat provokatif, dan beliau dengan jelas dan tegas mengaku dirinya sebagai seorang provokator. Apa yang dilakukan beliau di dalam pidato tersebut, jelas-jelas mengusik hati dan perasaan umat Islam. Beliau mengusir ulama, Habib Rizieq dan KH Tengku Zulkarnain, serta FPI, dan itu dibuktikan beliau pada waktu kejadian kemarin di bandara, dimana salah seorang ulama dari Jakarta dipaksa pulang oleh aparat, karena tekanan, desakan dari Cornelis dan para pengikutnya," ungkapnya disela-sela aksi.

Baca: Ceramah di Tablig Akbar, Ustaz Alfian Tanjung Ingatkan Pentingnya Salat 5 Waktu

Agus menegaskan, Persatuan Orang Melayu sangat menyesalkan kejadian tersebut. Pihaknya menilai, kejadian tersebut justru sebagai bentuk sikap inskontitusional dan intoleransi.

"Kenapa ini bisa terjadi, kami sangat enyesalkan tindakan itu. Yang kami pikir dan kami nilai sangat inkonstitusional dan sangat intoleran, sangat anti Bhinneka, anti NKRI dan anti Pancasila. Jadi kalau kita bicara Pancasila hari ini, maka apa yang dilakukan oleh Cornelis dan Dewan Adat Dayak serta lainnya, yang mengeluarkan pernyataan menolak, itu adalah bentuk intoleransi di Kalimantan Barat. Dan ini sangat membakar perasaan kami orang Islam, kami orang Melayu sangat merasa tersinggung dengan kejadian ini. Oleh karena itu kami akan melakukan aksi besar-besaran nanti pada tanggal 20 Mei 2017," jelasnya.

Agus menuturkan, pihaknya mengimbau kepada DPRD Kalbar untuk menggulirkan mosi tidak percaya kepada Gubernur Kalbar, Cornelis. Jika hal tersebut tidak terwujud, pihaknya mengancam akan menduduki Kantor DPRD Kalbar.

"Kami juga mengimbau kepada anggota dewan, untuk mulai menggulirkan mosi tak percaya kepada Gubernur. Kalau itu tidak digulirkan, jangan sampai kami duduki Kantor DPRD Kalbar. Kalau diduduki masih bagus, tapi jangan sampai nanti ada massa kami yang anarkis, hancur terbakar kayak yang dilakukan Cornelis di Mempawah pada waktu mendemo dan membakar Kantor DPRD Mempawah (silam), kami tidak mau seperti itu terjadi," terangnya.

Lanjutnya, aparat keamanan diharapkan dapat menjadi pihak yang menjadi penengah dalam permasalahan yang ada. Aparat keamanan diminta untuk dapat berpihak kepada kebenaran dan keadilan.

"Oleh karena itu kami berharap aparat TNI dan Polri, mulai hari ini berpikir sejuta kali untuk berpihak kepada Cornelis. Berpihaklah kepada kebenaran dan keadilan. Tolong, kami minta kepada aparat agar bertindak adil. Dan kami juga mengingatkan jangan sampai ada nanti kami dengar di daerah-daerah non muslim, ada orang-orang Islam atau orang Melayu yang tertekan, diintimidasi atau dianiaya atau dipelasah atau dihajar, jangan sampai itu terjadi. Tolong aparat menjaga, jangan sampai itu terjadi. Karena kalau itu terjadi, maka Kalbar ini akan pecah, dan pecahnya ndak main-main, bisa lima atau enam kali lipat lebih parah dan lebih mengerikan dari (Peristiwa) Sambas," tegas Agus.

Agus menambahkan, pihaknya meminta agar tidak adanya pawai pada saat digelarnya Gawai Dayak. Hal ini menurutnya untuk menjaga kondusifitas di Kota Pontianak, agar tak terjadi gesekan yang berkelanjutan.

"Kami juga mengimbau, nanti untuk acara Gawai Dayak tidak perlu ada pawai-pawai, tidak perlu ada mandau-mandau dibawa tenteng sana sini, kami menolak itu. Kami mendengar masukan dari masyarakat banyak, yang menolak ada Gawai di Pontianak ini, karena Pontianak ini adalah budaya Melayu, tidak ada kampung Dayak di sini. Untuk karena itu, kami juga meminta kepada Dewan Adat Dayak memikirkan kembali untuk pelaksanaan Gawai. Jangan sampai ini menimbulkan gesekan-gesekan semakin berat. Jadi silahkan pindahkan Gawai di tempat lain, mungkin itu lebih bijak. Ini masukan yang dititipkan kepada kami, dari masyarakat-masyarakat yang kesal dan kecewa atas tindakan kemarin," ujarnya.