Setiap Tahun Mengalami Banjir, Puluhan Warga Desa Pasak Piang Datangi DPRD

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Madrosid

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Puluhan masyarakat, perwakilan dari Desa Pasak Piang, Desa Bengkarek dan Desa Pasak bersamaan, mendatangi Kantor DPRD, guna menyampaikan kondisi banjir di desa mereka, Jumat (28/4/2017).

Setiap tahun mengalami banjir, akibat luapan air dari sungai saat terjadi hujan.

Akibatnya, petani karet, sahang serta tanaman lainnya, utamanya pada tiga desa, gagal panen lantaran tanamannya mati terkena genangan banjir.

Pemicunya sendiri masyarakat menilai lantaran kurangnya serapan air, dan meluap sungai yang dialiri seluruh aktifitas perusahaan perkebunan.

Baca: DPRD Sintang Minta Warga Tak Gantungkan Hidup dari Penggalian Batu Bukit Kelam

Karena sudah terjadi selama beberapa tahun tak ada solusi di masyarakat dan hanya janji dari perusahaan normalisasi, maka masyarakat datang ke DPRD.

Kedatangan masyarakat, diterima langsung Anggota Komisi III melalui pertemuan, dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Kubu Raya, Usman legislator Partai Demokrat.

Sedangkan untuk anggota DPRDnya, Iqbal Asrarudin, M. Iqbal, Hamdan, Nely. Pertemuan diwarnai pernyataan dari perwakilan masyarakat, kepala desa, perusahaan, serta pemerintah daerah.

"Kita sengaja dalam pertemuan ini mengundang beberapa SKPD terkait, camat guna membahas permasalahan masyarakat yang datang. Fokus kita terhadap banjir yang terjadi," kata Usman usai pimpin pertemuan dengan masyarakat, tokoh masyarakat dan tiga kepala desa.

Ia menuturkan dalam pertemuan ini, kehadiran banyak sangat berguna sekali untuk merumuskan solusi permasalahan masyarakat. Sesuai fungsi dewan, menghadirkan semua pihak agar duduk bersama.

Termasuk dari 4 perusahaan, PT. GAN, PT PWA, PT NJP dan PT PUNDI yang telah melakukan aktifitas selama beberapa tahun.

"Jadi banjir ini kan terjadi hampir setiap tahun. Disinyalir akibat terjadinya penyempitan pada alur sungai. Sehingga seluruh parit-parit dari aktifitas perusahaan bermuara kesana membuat sungai meluap menyebabkan terjadinya banjir," ungkapnya.

Menurut Usaman adanya pertemuan bersama dengan sejumlah pihak terkait. Bertujuan mencari solusi.

Masyarakat meminta adanya normalisasi sungai terhadap pihak perusahaan.

Ada yang sudah mau melakukan tapi kendalanya masih karena cuaca.

"Inilah yang kita cari dalam pertemuan ini secara bersama. Memang ada beberapa keluhan masyarakat tapi kita fokuskan dulu solusi dari banjir ini. Karena terjadinya penyempitan sungai sangat membutuhkan normalisasi. Dari perusahaan ada yang menyanggupi namun belum bisa melakukan lantaran terkendala cuaca," katanya.

Untuk itulah, DPRD akan melakukan pantauan terhadap kesanggupan perusahaan hasil dari pertemuan, untuk melakukan normalisasi. Ditambah lagi pihak terkait, pemerintah daerah juga sanggup untuk mendorong penyelesaian banjir.

"Kita akan pantau terus sampai perusahaan melakukan normalisasi. Waktunya sendiri koita tunggu sampai normalisasi bisa dilakukan. Sementara dari dinas sendiri secara tehnis mereka punya wewenang juga. Tapi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tak hadir jadi kita agak bingung. Namun hasil dari pertemuan ini sudah ada, yaitu kesanggupan dari perusahaan untuk melakukan normalisasi," pungkasnya.